PANCASILA, PULANG PERGI



Oleh Tarli Nugroho 
Penulis Buku Polemik Ekonomi Pancasila

Harianindonesiapost.com-Dua pekan lalu, sembari memberesi buku-buku tipis karya Natsir, Roem, Sjafruddin, Prawoto, Agus Salim, dan sejumlah tokoh lama lainnya ke dalam bundel-bundel plastik berlabel, agar terkonsolidasi dalam satu tempat dan tidak tercecer, saya membaca kembali beberapa karangan Natsir dan Sjafruddin. Tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Pertautan saya dengan studi Pancasila ternyata ibarat sebuah perjalanan pulang pergi. Maksudnya, saya pernah melihat Pancasila dari dua arah. Pertama, ketika Pancasila berada di sebelah kiri jalan yang saya lewati. Dan kedua, ketika Pancasila berada di sebelah kanan jalan yang saya tempuh.

Tahun 1998, ketika itu saya masih SMA, Kantor Departemen Agama di kota kelahiran saya mengadakan lomba karya tulis ilmiah untuk remaja. Hadiahnya lumayan, Rp500 ribu dan sebuah piala. Seorang guru matematika, yang juga Wakil Kepala Sekolah, mendaftarkan saya pada lomba tersebut. Saya butuh uangnya, sementara sekolah butuh pialanya. 

Sesudah merenung beberapa hari, saya kemudian menulis sebuah makalah setebal 15 halaman, diketik manual, dengan judul mentereng, “Polemik Negara Islam dalam Konteks Reformasi”. Dalam makalah itu, saya menulis polemik Natsir dengan Soekarno tahun 1940, saat keduanya berdebat tentang Islam, sekularisme, dan gagasan ideal mengenai negara Indonesia sesudah merdeka. Ketika Reformasi bergulir, polemik tentang dasar negara memang kembali menghangat. Sehingga, saya tertarik untuk menjadikannya bahan tulisan. 

Pada waktu itu, kebatinan saya sekubu dengan Bung Karno. Saya menganggap Natsir dan politisi Islam lainnya sebagai naif dan doktriner. Tak dinyana, penilaian itu disanggah habis-habisan oleh seorang juri. Saya ingat, kami cukup lama berdebat, atau lebih tepatnya diskusi, mengenai pemikiran Natsir dan Soekarno. Dia keberatan saya menghakimi pandangan Natsir dari sudut pandang Soekarno. Seharusnya, ada sudut pandang ketiga yang bisa mengkritik baik sudut pandang Natsir, maupun Soekarno, ujarnya. Sayangnya, bacaan saya ketika itu masih sangat terbatas.

Belakangan, sesudah acara selesai, saya baru diberi tahu kalau yang diminta untuk mempresentasikan makalah hari itu ternyata cuma saya seorang. Peserta lainnya tidak ada yang diminta presentasi. Juri sengaja mengundang saya karena awalnya mereka curiga makalah itu dibuat oleh guru. Namun, sesudah mengajak saya diskusi, mereka percaya saya menuliskannya sendiri. Akhirnya, saya jadi pemenang, sekaligus satu-satunya juara, karena makalah-makalah lain konon dianggap tidak layak.

Diskusi dengan juri hari itu adalah pengalaman pertama saya mempertahankan pendapat dengan seluruh kemampuan akademis yang dimiliki. Memang, di sekolah kadang ada tugas untuk menulis makalah, lalu mempresentasikannya, yang kadang menimbulkan perdebatan. Namun, saya hanya menganggap perdebatan di kelas semacam itu hanya main-main saja. 

Sanggahan dari juri hari itu cukup membekas. Sehingga sesudahnya saya mencoba mempertanyakan kembali keyakinan-keyakinan yang sudah lama terbangun. Sejak itu, saya mencoba mencari tahu bagaimana sesungguhnya pemikiran tokoh-tokoh politik Islam mengenai negara, terutama mengenai Pancasila. Hingga tahun-tahun pertama kuliah, bacaan-bacaan saya banyak didominasi oleh sudut pandang ini.

Persinggungan dengan Mubyarto dan gagasan Ekonomi Pancasila kemudian kembali mengubah bacaan saya terkait Pancasila. Saya kembali tenggelam pada karya-karya Soekarno, Notonagoro, atau Soediman, serta karya-karya sarjana non-agamawan lainnya. Namun, perjumpaan dengan Hidajat Nataatmadja dan M. Dawam Rahardjo kemudian mendorong saya untuk kembali mengapresiasi pemikiran tokoh-tokoh Islam terkait Pancasila. Itulah yang saya maksud sebagai “perjalanan pulang pergi”. 

Sesudah beberapa kali pulang-pergi, saya tidak lagi melihat Pancasila dari kacamata tunggal. Saya belajar mengapresiasi pemikiran semua orang dengan intensi yang sama juga dalam hal mengkritisi mereka. Tanpa terkecuali.

Terkait dengan Natsir, di kalangan Indonesianis, tokoh ini biasanya dinilai dengan sikap mendua. Di satu sisi, ia hampir selalu dipuji sebagai sosok demokrat sekaligus teknokrat yang andal, di mana mengenai hal ini namanya selalu disebut serangkaian dengan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir; namun di sisi lain, karena keteguhannya dengan politik Islam, ia selalu dikesankan sebagai sosok yang kaku dan berpandangan sempit. Audrey Kahin, misalnya, memuji Natsir sebagai tokoh oposan yang gigih terhadap Soekarno, namun menilai sosok yang juga disebutnya sebagai intelektual cemerlang itu memiliki keyakinan politik dan agama yang agak kaku.

Sejauh yang saya baca, Natsir adalah tokoh yang pemikirannya setia pada kombinasi Islam, nasionalisme dan demokrasi. Bagi Natsir, alih-alih menentang sistem demokrasi, justru demokrasi harus bisa dipastikan berjalan di atas prinsip-prinsip Islam. Partai politik, termasuk juga negara, menurut Natsir adalah instrumen atau alat bagi nilai-nilai keislaman. Keberadaannya adalah sarana ibadah dalam memperjuangkan kemaslahatan masyarakat. Islam, menurut Natsir, bersifat demokratis, dalam arti Islam itu anti-istibdad (tirani), anti-absolutisme, serta anti-kesewenang-wenangan.

Pada tahun 1940, Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno mengenai hubungan agama dengan negara. Perbedaan pandangan antara keduanya cukup tajam, karena Soekarno menganggap agama harus dipisahkan dari negara, sementara Natsir menganggap pemisahan itu mustahil dilakukan. Pandangan Natsir ketika berpolemik dengan Soekarno tahun 1940 tak banyak bergeser dengan pandangannya saat berdiri di podium Konstituante. 

Negara, menurut Natsir, memang bisa berdiri dengan atau tanpa Islam. Pada zaman unta dan pohon kurma, misalnya, telah ada negara. Begitu juga pada zaman pesawat terbang, juga ada banyak sekali negara. Masing-masing hadir sesuai dengan kondisi zamannya. Dan posisi Islam, menurut Natsir, adalah menjadi sejenis tolok ukur, atau point of reference, bagi kehidupan politik dan kenegaraan tersebut.  

Menurut Natsir, Islam adalah sebuah levens filosofie, atau falsafah hidup, yang memberikan pedoman mengenai sistem kehidupan—termasuk politik—kepada kaum muslim. Dan sebagai politisi muslim, Natsir mengakui jika dirinya tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari falsafah tersebut.

Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Meskipun demikian, Natsir amat menyadari bahwa al-Quran dan al-Sunah tidak punya “tangan dan kaki” untuk membuat manusia berjalan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Oleh karena itu, ia memandang perlu adanya alat yang cocok agar hukum-hukum Islam bisa dijalankan. 

Di sinilah Natsir memandang perlu adanya alat untuk merealisasikan hukum-hukum Islam tadi, yaitu sebuah negara yang memungkinkan entitas religius dan politik menyatu. Apalagi, urusan kenegaraan pada dasarnya tak dapat dipisahkan dari Islam. Namun demikian, perlu dipahami, negara dalam pandangan Natsir bukanlah sebuah tujuan, melainkan sekadar alat. Ini bisa menjadi titik berangkat yang baik untuk memahami bagaimana pandangan Natsir mengenai Pancasila. 

Sikap Natsir terhadap Pancasila memang sering dipertanyakan, mengingat ia mengemukakan dua pandangan yang dianggap saling bertentangan. Pada saat Masyumi berdiri, 7 November 1945, hingga menjelang Pemilu 1955, Natsir adalah pendukung Pancasila. Namun, sejak tahun 1956 hingga tahun 1961, Natsir menjadi pendukung Islam sebagai ideologi negara.

Dua posisi yang bertentangan ini pernah juga dipertanyakan oleh Nurcholish Madjid dalam korespondensinya dengan Mohammad Roem. Dalam catatan Nurcholish, perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila bisa dilihat dari dua peristiwa. Pertama, saat ia berpidato di depan Pakistan Institute of World Affairs tahun 1952. Dan kedua, ketika ia berpidato dalam Sidang Pleno Konstituante, 12 November 1957. 

Ketika berpidato di Pakistan, Natsir dengan jelas mengungkapkan bahwa Republik Indonesia tidaklah kurang keislamannya dibanding Republik Islam Pakistan. Sebab, Republik Indonesia memiliki dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang merupakan sila pertama Pancasila. Menurut Natsir, Pancasila dianut sebagai dasar rohani, akhlak, dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia. Dalam tulisannya di Majalah Hikmah, 29 Mei 1954, Natsir bahkan membandingkan kongruensi sila-sila Pancasila dengan ajaran al Qur’an. Lebih jauh lagi, bahkan Natsir turut menyeru kepada umat Islam agar tidak mempertentangkan lagi Pancasila dengan Islam.

Pandangan serupa pernah disampaikan Natsir pada peringatan Nuzulul Quran tahun 1954. Dalam pidatonya, Natsir menyampaikan bahwa rumusan Pancasila merupakan hasil pertimbangan yang mendalam di kalangan pemimpin nasional selama puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Natsir percaya para pemimpin nasional Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, tidak akan menyetujui setiap rumusan yang dalam pandangan mereka bertentangan dengan prinsip dan doktrin Islam.

Namun, ketika berpidato di depan sidang Konstituante, sebuah lembaga hasil Pemilu 1955 yang bertugas untuk menyusun ulang dasar negara dan konstitusi Republik Indonesia, Natsir secara tegas mengemukakan penolakannya Pancasila dijadikan kembali sebagai dasar negara. Sekilas, kedua pandangan Natsir tadi memang terlihat saling bertolak-belakang. Namun, jika kita dalami konteks dan latar belakangnya, saya sependapat dengan penilaian Deliar Noer, bahwa penolakan Natsir terhadap Pancasila pada tahun 1957 tidaklah bertentangan dengan pandangannya pada tahun 1952. 

Penolakan Natsir terhadap Pancasila pada tahun 1957 bukanlah penolakan terhadap Pancasila itu sendiri, melainkan penolakan terhadap Pancasila yang telah diinterpretasikan secara sekuler oleh anggota Konstituante yang lain. Dalam pidatonya di Konstituante, Natsir, misalnya, dengan jelas merujuk kepada pidato Presiden Soekarno tanggal 15 Juni 1954 di acara rapat Gerakan Pembela Pancasila di Istana. Dalam pidato itu, Soekarno memberikan kesan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ciptaan manusia. Artinya, Tuhan dibiarkan tergantung kepada manusia. Dia bisa ada, tetapi juga bisa tidak ada. Disengaja atau tidak, dengan uraiannya tersebut Soekarno telah berusaha untuk memisahkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari keterkaitannya dengan agama. Upaya untuk memutus rantai Pancasila dari tafsir religius keagamaan semacam itulah yang ditolak oleh Natsir. 

Penolakan Natsir ketika itu memang bisa dipahami. Sebab, upaya untuk menjauhkan Pancasila dari interpretasi religius bukan hanya dilakukan oleh kalangan nasionalis sekuler saja, tetapi juga dilakukan oleh golongan komunis, yang sebenarnya tidak pernah menerima Pancasila. Interpretasi sekularistik terhadap Pancasila bukan hanya bertentangan dengan rumusan gagasan Pancasila itu sendiri, tetapi juga mengingkari genealogi pembentukannya. 

Penting untuk dicatat, meskipun Soekarno diterima sebagai pencetus gagasan Pancasila, namun rumusan Pancasila yang kemudian dijadikan dasar negara Indonesia adalah rumusan yang telah diwarnai oleh pemikiran sejumlah tokoh Islam. Rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bukan lagi rumusan Pancasila yang sekuler milik Soekarno, tetapi telah menjadi rumusan Pancasila milik bersama, di mana nafas Islam banyak mewarnainya. Jika sebelumnya dalam rumusan Pancasila Soekarno sila Ketuhanan diletakkan di akhir, misalnya, maka pada saat disahkan sebagai dasar negara, sila Ketuhanan telah berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan posisinya diletakkan di tempat pertama dari rumusan Pancasila.

Bagi Natsir, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah “point of reference” bagi sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, posisinya bukan sekadar “rasa adanya Tuhan” sebagaimana diutarakan oleh Soekarno.  

Kalau kita telaah kembali, pandangan Natsir mengenai Pancasila ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta mengenai Pancasila. Menurut Hatta, Pancasila terdiri dari dua lapisan, yaitu “fondamen moral” dan “fondamen politik”. Yang dimaksud dengan fondamen moral adalah pengakuan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pengakuan tersebut, menurut Hatta, orang tidak boleh lagi bermain-main. 

Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam agama, demikian Hatta, yang berbeda hanyalah bentuk ibadahnya saja, sementara bentuk amalnya bisa sama, yaitu menjunjung kebenaran, keadilan, kebaikan dan kejujuran untuk mencapai keselamatan negara. Sementara itu, empat sila Pancasila lainnya, ujar Hatta, adalah fondamen politik, yang memberi bangsa Indonesia cita-cita dan tujuan hidup. Dengan demikian, menurut Hatta, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia.

Pandangan Hatta mengenai Pancasila tersebut oleh Syafii Maarif dalam disertasinya di Universitas Chicago dianggap lebih masuk akal daripada tafsir-tafsir kaum sekularis, agnostik, apalagi komunis. Menurut Syafii, sejauh yang ia ketahui, belum ditemukan suatu keberatan dari kelompok-kelompok aliran politik di Indonesia terhadap tafsiran Hatta mengenai Pancasila ini.

Karena pandangan Natsir mengenai Pancasila tidak jauh berbeda dengan pandangan Hatta, maka kesimpulan Deliar Noer bahwa Natsir tidak pernah mengubah pendapatnya mengenai Pancasila memang bisa diterima. Jadi, penolakan Natsir pada tahun 1957 kepada Pancasila bukanlah penolakan kepada Pancasila itu sendiri, melainkan harus dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap interpretasi sekularistik yang ahistoris terhadap Pancasila, yang kebetulan sedang menjadi mainstream dalam dunia politik Indonesia pasca-bangkitnya golongan komunis pada tahun 1950-an. 

Di sisi lain, penolakan Natsir terhadap Pancasila pada tahun 1957 harus dibaca sebagai bentuk konfrontasi ideologis terhadap komunisme. Sebab, di luar golongan Islam ketika itu, golongan lain sebenarnya bersikap ambivalen terhadap komunisme. Golongan nasionalis, misalnya, telah banyak dipengaruhi oleh sikap golongan komunis. Apalagi, secara politik Presiden Soekarno sendiri ketika itu terlihat lebih dekat dan lebih mempercayai pimpinan-pimpinan PKI daripada pimpinan-pimpinan PNI. Padahal, Soekarno adalah pendiri sekaligus ideolog PNI. 

Selain itu, beberapa tokoh PKI, seperti Njoto, misalnya, pernah disebut-sebut merupakan salah satu penulis pidato Presiden. Dengan posisi yang strategis tersebut, sangat mungkin mereka telah memasukkan pandangan-pandangan ideologisnya ke dalam pidato-pidato Presiden. Mengenai hal ini, perlu ditelaah kembali.

Sementara itu, golongan minoritas keagamaan juga bersikap mendua posisinya terhadap komunisme. Meskipun pada prinsipnya mereka anti-komunis, namun di sisi lain secara politik mereka menilai Islam Politik juga bisa mendatangkan ancaman. Sehingga, di tengah konfrontasi terbuka antara golongan Islam dengan golongan komunis ketika itu, golongan lain cenderung bersikap menunggu. Sikap serupa juga diambil oleh kalangan militer.

Dengan konfigurasi politik semacam itu, penolakan Natsir terhadap Pancasila memang harus dimaknai sebagai penolakan terhadap hegemoni komunisme, dan bukan penolakan terhadap Pancasila itu sendiri. Sebab, secara gagasan Pancasila memang hanyalah wadah; dan secara politik, Pancasila hanyalah arena, di mana setiap aliran politik berhak untuk mengkontestasikan isme yang diyakininya. Ketika isme golongan komunis sudah berhasil menghegemoni tafsir politik Pancasila, maka perlawanan yang bisa dilakukan oleh golongan Islam yang diwakili Natsir hanyalah mengajukan “Islamisme” itu sendiri.

Dalam mengemukakan Islamisme, Natsir, dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya jelas berbeda pandangan dengan Kartosoewirjo atau tokoh-tokoh Darul Islam. Namun, tanpa memeriksa lebih jauh, banyak dari kita hari ini umumnya melihat tokoh-tokoh tadi sebagai sebuah geng yang pemikirannya sama, sehingga Islam Politik hingga hari ini selalu dicap dengan stigma sebagai hendak mendirikan “Negara Islam”. 

Saya juga pernah memiliki anggapan semacam itu, sampai kemudian menyadari jika stigma semacam itu adalah “stigma politik” yang diciptakan oleh kekuasaan, bukan “stigma pemikiran” yang diciptakan oleh kalangan kesarjanaan. Kekuasaan memang bisa menstigma pemikiran seseorang dengan label apa saja, tanpa menghiraukan bagaimana sesungguhnya duduk perkara pemikiran itu sendiri. Kurang lebih mirip dengan situasi hari ini. 

Tokoh seperti Din Syamsuddin, misalnya, yang menjadi tokoh gerakan Islam Wasathiyah, yang menganjurkan sikap moderat dalam beragama, tiba-tiba saja bisa dianggap sebagai “radikal”.

Post a Comment

0 Comments