About Me


UNTUK APA MENJADI AHMADIYAH


Oleh: Dr. Adian Husaini  
(Ketum DDII Pusat)

Ed: Sudono Syueb 
Humas DDII Jatim

Harianindonesiapost.com  Pada 8 Juni 2008, saya diundang TVOne untuk tampil dalam acara “Debat”. Topiknya tentang Ahmadiyah. Saya tampil sebagai pengurus Majlis Tabligh dan Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. Saya berada satu kubu dengan Dr. Mukhlis Hanafi, dari Lembaga Dakwah NU. Kami berada di kubu yang mendukung SKB pemerintah. Pihak seberang ada pengurus Ahmadiyah dan seorang dosen UIN Jakarta. (Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=N2CRmekdb6c&lc=UghgyNSzkgSKAHgCoAEC ).

Sebelum acara, di ruang tunggu, saya berbincang dengan pengurus Ahmadiyah. Saya bertanya, “Apakah saya yang bukan Ahmadiyah bisa masuk sorga?” Sang pengurus itu menjawab, “Bisa.” Lalu, saya tanya lagi, “Kalau begitu, mengapa Anda tetap Ahmadiyah? Mengapa tidak menjadi Muhammadiyah atau menjadi NU saja? ”

Saya tidak menunggu sang pengurus Ahmadiyah menjawab. Sebab, saya tahu, dalam sejumlah buku mereka, orang yang tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad dinyatakan sebagai orang sesat, dan tidak selamat. Sayangnya, banyak yang menganggap orang muslim tidak toleran, karena menolak eksistensi Ahmadiyah.

Pada 9 Juni 2008, detik.com memuat berita berjudul: “Ini Dia SKB Pelarangan Ahmadiyah.”  Disebutkan, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 yang berisi tentang larangan ajaran Ahmadiyah. SKB itu dirilis di Departemen Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2008). 
SKB ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Ketiganya mengumumkan pengumuman SKB tersebut. SKB 3 Menteri berisi tentang “Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berisi 6 poin. Berikut ini bunyi lengkapnya:
            1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
            2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
            3. Peringatan dan perintah tersebut kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan.
            4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan meningkatkan kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
            5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
            6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. 

*****

Menyimak berbagai ajaran Ahmadiyah, kegiatan Ahmadiyah memang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi, jemaat Ahmadiyah di Indonesia juga aktif mengajar ajaran Ahmadiyah.

Dalam Surat Edaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal 25 Ihsan 1362/25 Juni 1983 M, No. 583 / DP83, perihal Petunjuk-petunjuk Huzur tentang Tabligh dan Tarbiyah Jama'ah, dinyatakan: “Harus dicari pendekatan langsung dalam pertablighan. Hendaknya diberitahukan dengan tegas dan jelas bahwa sekarang dunia tidak dapat selamat tanpa menerima Ahmadiyah. Dunia akan menerima menerima Pimpinan Ahmadiyah. Dunia tanpa Ahmadiyah akan dihimpit oleh musibah dan kesusahan dan jika tidak mau juga menerima Ahmadiyah, tentu akan mengalami kehancuran. ”

Karena, bangsa Indonesia tidak patut hanya memahami masalah Ahmadiyah dalam perspektif kebebasan beragama, yang diterapkan di negara-negara Barat. Masyarakat di negara-negara Barat memandang agama laksana “baju” yang bisa dipakai atau dilepas kapan saja, tergantung kemauannya. Mereka dapat menerima kehadiran “Gereja Setan” atau “Gereja Telanjang” di tengah komunitas mereka. Itu konsep sebagai pengamalan prinsip kebebasan beragama, sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Cara pandang itu berbeda dengan umat Islam yang memandang agama sebagai prinsip dalam kehidupan; urusan dunia dan akhirat. Umat ​​Islam juga diwajibkan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Umat ​​Islam tidak boleh mengizinkan agama Islam dirusak.

Karena Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Perpres No 1/1965, yang kemudian menjadi UU No. 1 / PNPS / 1965 tentang Penodaan Agama. UU ini sudah dua kali digugat di Mahkamah Konstitusi, dan tetap eksistensinya hingga kini.

Jadi, dalam penyelesaian kasus Ahmadiyah, pemerintah Indonesia bisa merujuk pada peraturan-peraturan undangan yang berlaku. Apalagi, pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan SKB 3 Menteri tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 1 / PNPS / 1965.

Karena, kepada pengurus Ahmadiyah yang hadir dalam acara di TVOne, saya tanyakan, mengapa tidak menjadi Muhammadiyah atau NU saja. Toh, kata dia, seseorang bisa juga masuk sorga tanpa harus menjadi Ahmadiyah. Kalau begitu, untuk apa menjadi Ahmadiyah? Wallahu A'lam bish-shawab. (Depok, 27 Desember 2020).

Post a Comment

0 Comments