About Me


AMANAH PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA


Oleh: Dr. Adian Husaini  (Ketua Umum DDII Pusat)
Ed: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com Setelah menerobos banyak rintangan , pada 3 Januari 1946, pemerintah RI secara resmi membentuk satu Kementerian Agama. HM Rasjidi ditunjuk sebagai menteri agama pertama. HM Rasjidi adalah tokoh intelektual muslim lulusan al-Azhar, yang kemudian menjadi salah satu tokoh pendiri Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.

Secara politis, Kementerian Agama (Kemenag) merupakan sebagai hadiah bagi umat Islam, sebagai ganti dihapuskannya tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945 (yaitu: ... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ).

            Karena itu, sejak awal persiapannya, pendirian Kemenag tak lepas dari polemik. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 19 Agustus 1945,  Kemenag ditolak oleh sebagian kalangan. Namun, akhirnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menerima permintaan adanya  Kemenag.

Tugas kementerian ini secara umum termasuk tiga bidang: pendidikan, penerangan, dan pengadilan. Melalui Kemenag inilah umat Islam mendapatkan berbagai kesempatan untuk menyelenggarakan urusan keagamaan. Diantara tujuan Kemenag , rumusan tahun 1950, adalah: Menyelenggarakan, memimpin, dan mengembangkan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama, mempertinggi kecerdasan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama. (Lihat, Deliar Noer, Admistriasi Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1984).

Karena tugasnya yang khusus seperti itu, maka Kemenag sejatinya mengemban amanah yang sangat berat dalam perjuangan umat Islam Indonesia, peningkatan kualitas SDM umat Islam melalui pendidikan. Dalam bidang ini, Kemenag punya kewenangan untuk  mengembangkan pendidikan Islam dari tingkat TK (Raudhatul Athfal) sampai perguruan tinggi. Melalui pendidikan tinggi, dipersiapkanlah tenaga-tenaga pendidik, hakim, dai, dan berbagai tenaga ahli di berbagai bidang keilmuan.

Sebagai contoh, pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang secara tegas faktor pertimbangan: “bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang- undang Dasar 1945 dan merupakan kesatuan dengan Konstitusi tersebut, untuk memperbaiki dan memadjukan pendidikan ahli agama Islam guna keperluan Pemerintah dan masjarakat dipandang perlu untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri ”.

Pada pasal 2, Perpres 11/1960 harapan pada IAIN, yakni: “IAIN tersebut jangan berhenti untuk memberi pengadjaran tinggi dan mendjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.”

            Dengan niat yang baik dan praktis tersebut, maka pada tanggal 2 Rabi'ulawwal 1380 H bertepatan dengan 24 Agustus 1960, Menteri Agama KH Wahib Wahab meresmikan pembukaan Institut Agama Islam Negeri ' ' Al-Djami'ah al-Islamiyah al-Hukumijah '' di Yogyakarta.

Dalam acara peringatan Sewindu IAIN, tahun 1968, di Yogyakarta, Menteri Agama KHM Dachlan mengikuti perlunya umat Islam memiliki sikap mandiri dalam pendidikan dan tidak mengikuti tradisi kaum penjajah:

'' Di dalam rapat-rapat sering kami jelaskan, bahwa di masa penjajahan kita telah berhijrah ( non Cooperation / tidak kerja sama) dengan penjajah, akibat sikap yang demikian itu kita tidak menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang diadakan oleh kaum Penjajah. Malah anak-anak kita semuanja belajar dan mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah agama (Madrasah-madrasah dan pesantren yang kita adakan sendiri) karena kita menjaga jangan sampai anak-anak kita keracunan dengan pendidikan / pelajaran yang diberikan oleh penjajah di masa itu, dimana anak -anak diciptakan untuk mendjadi hamba penjajah untuk menjadi orang-orang jang membantu penjajah di dalam usahanya memprodusir robot manusia-manusia untuk kepentingan mereka. ''

*****

Jadi, melalui Kemenag, umat Islam Indonesia diberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan. Dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin - saat membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama - saya mengusulkan agar umat Islam mendapatkan perlindungan untuk menjalankan ibadah dalam bidang pendidikan. Sesuai pasal 29 ayat 2 UUD 1945, anak-anak muslim harus dilindungi dari sistem dan kurikulum pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, mencari ilmu, adalah ibadah yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah SWT.

”Salah ilmu” dan ”salah didik” merupakan pangkal bencana kemanusiaan. Imam al-Ghazali membuka Kitab Ihya Ulumuddin , dengan menekankan pentingnya masalah ilmu dan akhlak. Bahkan, pada bagian akhir bab al-Amru bil-Ma'ruf wan-Nahyu 'Anil Munkar, Kitab Ihya' Ulumuddin , Imam al-Ghazali menulis: ”Rakyat rusak karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa akibat kerusakannya ulama. Dan ulama rusak gara-gara cinta harta dan pangkat. Siapa yang telah dikuasai kecintaan pada dunia, tidak akan sanggup ber-amar ma'ruf nahi munkar pada rakyat, apalagi kepada penguasa ”.

Sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi Islam, Kemenag mengemban amanah yang sangat berat untuk melahirkan ulama-ulama atau cendekiawan-cendekiawan muslim yang berilmu tinggi dan zuhud ( tidak hubbud dunya ). Sebab, kata Imam al-Ghazali, ” hubbud dunya ra'su kulli khathiatin ”. (cinta dunia adalah pangkal segala kerusakan).

Abdul Mukit dari Madura menulis disertasi Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dengan judul ”Konsep Tasawuf Muhammad Ramadhan al-Buthi dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi”.  Disertasi ini menguraikan pentingnya pendidikan akhlak atau tasawuf menjadi inti kurikulum Pendidikan Tinggi kita, agar dari Perguruan Tinggi Islam lahir manusia-manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, yang diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 31 (3).

Maka, tidak berlebihan, jika umat Islam berharap, dari Perguruan Tinggi Islam akan lahir para ulama atau ilmuwan yang 'alim, shalih, dan berakhlak mulia. Semua itu hanya bisa terjadi jika ada keteladanan akhlak mulia dari pejabat Kemenag, juga pimpinan dan dosen di Perguruan Tinggi Islam.  Wallahu A'lam bish-shawab . (Depok, 24 Desember 2020).

Post a Comment

0 Comments