About Me


KEKUASAAN


Oleh: Sudono Syueb.

Harianindonesiapost.com Dalam materi elearning minggu yang lalu, pertemuan ke 3, telah saya sampaiksn bahwa obyek Formal Ilmu Politik, salah satunya adalah Kekuasaan. Apa itu kekuasaan?

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan itu tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) 

Sementara itu Ramlan Surbakti (1992) menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi.

Secara umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. 
Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada Undang-Undang (objek dari kekuasaan).

2. Pengertian Kekuasaan Meurut Para Ahli

Berikut ini merupakan Pengertian Kekuasaan Meurut Para Ahli.

1. Rogers

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mengubah orang atau kelompok lain dalam cara yang spesifik, sebagai contohnya dalam kekuasaan dan pelaksanaan kerjanya.

2. Ossip K Flechtheim

Kekuasaan sosial merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan.

3. Ramlan Surbakti

Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berfikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

4. Walterd Nord

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

5. Miriam Budiardjo

Kekuasaan merupakan kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada sesoorang/kelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (Miriam Budiardjo).

3. Sumber  Kekuasaan

Sumber kekuasaan dapat berupa: 

1. Kedudukan,

 Misalnya seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikannya terhadap pegawainya. Dalam kasus ini bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi.

2. Kekayaan.

Misalnya seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali.
Kekuasaan dapat pula bersumber 

3. Kepercayaan atau agama.

Dibanyak tempat alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu.

4. Hukum normatif

5. Masa yang terorganisir

6. Popularitas

7. Ilmu atau Keahlian

8. Status Sosial

Tipe – Tipe Kekuasaan
Menurut MacIver ada tiga pola umum sistem lapisan kekuasaan / piramida kekuasaan, yaitu sebagai berikut :

Tipe pertama (tipe kasta)
adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, dimana hampir – hampir tak terjadi gerak sosial vertikal.

 Tipe yang kedua (tipe oligarkis)
masih mempunyai garis pemisah yang tegas. Akan tetapi, dasar pembedaan kelas – kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada para warga untuk memperoleh kekuasaan – kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe pertama adalah walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran ascribed status, individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.

Tipe yang ketiga (tipe demokratis)
menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran seseorang tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang – kadang juga faktor keberuntungan.

5. Sudut pandang kekuasaan

1. Kekuasaan bersifat positif

Merupakan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu -tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental. Namun di dalam kekuasaan tidak semua yang berkuasa memiliki kewenangan, karena kewenangan bersifat khusus

2. Kekuasaan bersifat Negatif

Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Biasanya pemegang kekuasaan yang bersifat negatif ini tidak memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik,mereka hanya berfikir pendek dalam mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengambil suatu tindakan, bahkan mereka sendiri kadang-kadang tidak dapat menjalankan segala perintah yang mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasannya karena keterbatasan daya pikir tadi. dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena mereka tidak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh rakyatnya.

Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

6. Legitimasi kekuasaan

Dalam pemerintahan mempunya makna yang berbeda: "kekuasaan" didefinisikan sebagai "kemampuan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan", akan tetapi "kewenangan" ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan kekuasaan. Sebagai contoh masyarakat boleh jadi memiliki kekuatan untuk menghukum para kriminal dengan hukuman mati tanpa sebuah peradilan sedangkan orang-orang yang beradab percaya pada aturan hukum dan perundangan-undangan dan menganggap bahwa hanya dalam suatu pengadilan yang menurut ketenttuan hukum yang dapat memiliki kewenangan untuk memerintahkan sebuah hukuman mati.

Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kekuasaan telah dijadikan subjek penelitian dalam berbagai empiris pengaturaneluarga (kewenangan orang tua), kelompok-kelompok kecil (kewenangan kepemimpinan informal), dalam organisasi seperti sekolah, tentara, industri dan birokrat (birokrasi dalam organisasi pemerintah) dan masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari masyarakat yang paling primitif sampai dengan negara, bangsa-bangsa modern atau organisasi (kewenangan politik).

 Bacaan Tambahan

Tafsir Jawa terhadap Kuasa dan Kekuasaan

Oleh: Ben Anderson

Bicara kekuasaan dalam perspektif Jawa, salah satu tulisan Indonesianis yang kuat yaitu tulisan Benedict Anderson. Karyanya yang berjudul "Idea Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa", meskipun dikritik tajam dari antropolog Indonesia, Koentjoroningrat, hingga kini patut disimak. Setidaknya 40 persen data etnis terbesar di Indonesia.

Berbeda dengan konsepsi Barat, yang memandang kekuasaan itu bersifat abstrak dan merupakan perwujudan dari interaksi sosial, dari pola-pola hubungan antarkelompok manusia, perspektif Jawa pengecualian demikian. Menurut Anderson, konsepsi Jawa melihat kekuasaan sebagai entitas riil. Lebih dari itu, kekuasaan sebagai entitas konkret ini adalah 'ada' ( being ) di luar diri seorang individu dan meng- “ada” secara mandiri. Ia adalah semacam daya yang permanen di alam semesta.

Dalam konstruksi tafsiran kekuasaan seperti inilah, orang Jawa kemudian mendalilkan adanya (konsepsi) wahyu. Merujuk Darsiti Soeratman dalam bukunya Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839, bicara hubungan raja dan kekuasaan dikenal istilah wahyu kraton, wahyu kedhaton, dan wahyu cakraningrat. Sayangnya, buku ini tidak memberikan pemerian lebih jauh perihal yang membedakan ketiga bentuk wahyu tersebut.

Wahyu yang berada diibaratkan sebuah benda bersinar dari langit yang jatuh sebagai tanda pemindahan kekuasaan. Wahyu yang dimiliki seorang bisa dilihat dari kemampuannya menghimpun kuasa dalam dirinya, menyerap kuasa dari luar, dan mengkonsentrasikan ke dalam dirinya.

Menurut Soemarsid Moertono dalam Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI - XIX , konsep kekuasaan di Jawa adalah magis-religius. Konsep ini memiliki peran yang menentukan tidak sendiri membenarkan dan memperkokoh kuasa raja, tetapi juga menjelaskan cara orang yang memerintah dan yang diperintah.

Ratu Binanthara

Pada titik ini, bicara perihal raja dan kekuasaan tidak dapat masuk dari konsep spiritual yang berasal dari India, yaitu kepercayaan adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. Menurut kepercayaan ini, masyarakat manusia selalu berada di bawah pengaruh daya-daya kosmis alam semesta yang bersumber pada penjuru mata angin, pada tata bintang-bintang dan planet-planet. Daya-daya kosmis ini dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan, tapi juga tidak bisa membawa kehancuran.

Orang Jawa percaya, rajalah satu-satunya perantara yang menghubungkan mikrokosmos manusia dan makrokosmos para dewa. Demikianlah menjadi raja yang ideal, seturut Anderson, berarti seorang raja terus menerus mencari tuntunan Tuhan di dalam batin saat memerintah atau memerintah. Dengan demikian seorang raja bersedialah memiliki sifat wicaksana ( kebijaksanaan ), sehingga bisa adil dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga sejauh mana sebuah masyarakat, terutama sekali adanya kemampuan seorang raja, mengemban fungsi penjaga dan sekaligus menyelaraskan keseimbangan kosmis, kata kunci kesejahteraan atau justru sebaliknya.

 Demikianlah, kerajaan-kerajaan di Jawa sejak dahulu kala memiliki konsepsi raja dewa atau ratu-binanthara , yang disinyalir berasal dari tradisi India, khususnya Hindu. Merujuk Soeratman, mengutip karya G Mudjanto dalam karyanya Konsep Kekuasaan dalam Budaya Jawa , konsep ratu-binanthara barulah akan sangat lengkap jika ditambah kata “ gung binanthara bau dhendha nyakrawati, ber budi bawa le (k) sana ambek adil para marta ”.

Konsep di atas ini memiliki empat dimensi makna. Dua makna yang disebut pertama berarti raja besar seperti dewa ( gung binanthara ), yang memiliki kekuatan ( bau dhendha ), sebagai penguasa dunia ( nyakrawati ). Sedangkan dua dimensi lainnya berisi penjelasan bagaimana seorang raja harus melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya. Ia, harus ber budi, yang artinya budi sibuk seolah-olah mengalir karena penuhnya (luber), bawa le (k) sana berarti sanggup memegang teguh kata-katanya, dan ambek adil paramarta yang berarti mampu adil serta murah hati.

Lebih jauh, dalam model ratu-binanthara sendiri orang Jawa mengenal beberapa tingkatan realisasi. Disebut ratu-binanthara utama, yaitu jika raja benar-benar sanggup mewujudkan ber- budi bawa leksana ambeg adil paramarta . Merujuk Serat Witaradya, sifat ratu-binanthara utama itu tercakup dalam pancapratama atau lima sikap yang terbaik. Antara lain:
- Mulat Sikap yaitu mawas dan waspada
- Amilala , yaitu sanggup mengajukan diri dengan baik,
- Amiluta , yaitu total (baik) terapkan orang lain suka padanya,
- Miladharma , melaksanakan darma untuk mencapai kesejahteraan batin, dan
- Parimarma, yaitu memiliki rasa belas kasih dan suka memaafkan.

Namun jika aspek darma di sini kurang menjadi perhatian seorang raja, maka ia digolongkan pada tingkat madya. Sedangkan jikalau kekuasaannya dijalankan dengan menyalahi seluruh prinsip-prinsip darma, maka raja itu dikelompokkan pada tingkat nista, rendah, hina.

Namun sejak masuknya Islam, sedikit atau banyak sebenarnya telah membawa perubahan kekuasaan dan kekuasaan dibanding era sebelumnya. Pada masa Islam, konsepsi kuasa dan kekuasaan di era Mataram-Islam tidak lagi menempatkan raja sebagai berkedudukan sama dengan Tuhan, melainkan diturunkan sebagai khalifatullah , wakil Tuhan di dunia.

Sekalipun sejak masuknya Islam membuat warna tidak berkuasa absolut, adanya konsepsi "tidak ada matahari kembar" dalam tradisi kuasa di Jawa membuat posisi raja nisbi satu-satunya pribadi yang berada pada posisi di posisi dan puncak hirarki sosial. Ini setidaknya diketahui dari nama-nama raja Mataram, dari Amangkurat, Pakubuwana, Hamengkubuwana, Paku Alam, hingga Mangkunegara.

Walaupun demikian, menariknya budaya Jawa juga memiliki konsepsi untuk menggambarkan praktik kekuasaan secara ideal. Konsep " jumbuhing kawula gusti (menyatunya hamba dan tuan)", bukan semata-mata melukiskan tujuan tertinggi dalam hidup manusia, melainkan juga melukiskan perihal hubungan antara rakyat atau kawula dengan penguasa atau raja.

Konsep ini menjadi sebuah penggambaran yang sungguh dramatis. Bagaimana tidak, dalam konsepsi ini tidak saja terangkum lukisan hubungan antara yang-tinggi dengan yang-rendah, antara kawula sebagai hirarki sosial terendah dan gusti sebagai hirarki sosial tertinggi. Di dalam konsepsi jumbuh kawula-gusti juga terungkap adanya saling ketergantungan dua hal yang berbeda namun tak terpisahkan sebagai saling melengkapi satu dengan lainnya.

Bagi yang diperintah atau kawula, orang Jawa tidak akan pernah menganggap seorang raja berhasil memenuhi kewajiban-kewajibannya sekiranya ia tidak dapat menghadirkan suatu ketentraman batin bagi kawula maupun mewujudkan tata tertib formal ( paugeran nagari ). Jika semua ini terwujud barulah tersedia dalam kondisi kondisi (negara) yang benar-benar harmonis, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja .

Bicara aspek kompetensi dan kapabilitas raja untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, berarti juga bicara masalah kewibawaan atau karisma diri seorang raja. Aura kewibawaan atau karisma pribadi raja, sering disebut dalam bahasa Jawa ' teja ', akan terkait erat dengan kesaktian raja, yaitu masih ada atau tidaknya wahyu yang membimbing proses kepemimpinannya tersebut. Sedangkan bicara prasyarat masih ada atau tidaknya wahyu ini tentu saja pada sejauh mana pribadi seorang raja bisa menghindari dirinya dari jebakan pamrih ( kepentingan yang terselubung )

Post a Comment

0 Comments