About Me


Darurat Administrasi Publik


Oleh: Prof. Dr. Daniel Mohammad Rosyid

Harianindonesiapost.com Selama beberapa tahun terakhir ini, Republik ini telah mengalami krisis administrasi publik. Kepentingan publik, atau kepentingan rakyat banyak, terbengkalai dan terpinggirkan demi kepentingan sekelompok elite politik dan ekonomi. Kebajikan publik (kesehatan, pendidikan,  keadilan, untuk menyebut beberapa yang penting) sebagai _public goods_ makin mahal, dan sulit ditemukandalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah yang melayani rakyat digusur oleh pemerintah yang berkuasa. 

*Administrasi publik berkepentingan dengan penciptaan hukum dan perundang-undangan serta penafsirannya* yang berpihak bagi kepentingan masyarakat banyak. Namun oligarki partai politik dan konglomerasi ekonomi telah menciptakan perundang-undangan dan menafsirkannya untuk memonopoli pasar politik dan ekonomi, menghilangkan kompetisi yang sehat, sekaligus melemahkan partisipasi publik. Tugas tugas kehidupan berbangsa dan bernegara para pemilik suara oleh elit penguasa dikatakan selesai di bilik suara Pemilu. *Pembungkaman aspirasi publik terjadi semakin keras* dengan menggunakan _influencer_ dan _buzzer_ bayaran serta tangan2 brutal aparat keamanan. Slogan mangayomi dan melindungi masyarakat menguap hilang entah kemana. 

Para *pejabat dengan mudah melontarkan ancaman melalui media massa*, memposisikan partisipasi publik sebagai upaya makar dan membahayakan stabilitas politik. Penguasa dengan mudah mendaku Pancasilais, sambil menuduh partisipasi publik sebagi anti-Pancasila, pemecah belah, anti-NKRI. Bahkan sekarang rezim dengan mudah menyematkan kata teroris pada warga negara yang peduli atas keselamatan bangsa dan negeri ini. 

*Negara telah didaku secara sepihak sebagai milik Pemerintah, sementara rakyat dianggap menumpang*. Rakyat diusir secara sosio-psikologis dari rumah mereka sendiri. Pada saat investasi diberhalakan, imigran asing begitu mudah masuk ke semua penjuru tanah air, rakyat justru kehilangan rasa nyaman, tentram dan damai justru di kampung halaman mereka sendiri. *Defisit partisipasi publik ditutup dengan memperbesar hutang* yang makin menggunung yang akan dibebankan pada generasi yang akan datang, sementara perencanaan dan pembelanjaannya bisa dilakukan nyaris tanpa akuntabilitas yang memadai. 

*Data kependudukan yang amburadul dibiarkan* sehingga menyulitkan pelaksanaan PEMILU yang jujur dan adil. Data pemilih yang kacau dijadikan instrumen transaksi suara dalam kontestasi politik yang mahal dan nyaris tanpa moral. *Rangkaian Pemilu telah berhasil memilukan kehidupan masyarakat*. Bahkan Pilkada serentak yang dipaksakan di era pandemi ini bakal memperparah kepiluan hidup masyarakat. 

*Republik ini dirancang oleh para pendiri bangsa agar mampu menyusun pemerintahan yang kompeten dalam melaksanakan administrasi publik* yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Namun kita menyaksikan saat ini tugas-tugas pemerintahan ini makin jauh panggang dari api. Jika dibiarkan begitu saja oleh para patriot, hari-hari Republik ini menjadi negara gagal akan segera dihitung mundur. 

Jatingaleh, 4/10/2020

Post a Comment

0 Comments