About Me


PENUNDAAN PILKADA SERENTAK PADA SEPTEMBER 2021 ADALAH PILIHAN LOGIS


Oleh: Ach. Fatori

Harianindonesiapost.com Pandemi Covid-19 yang terus merambah ke penjuru tanah air terus membayangi-bayangi ketakutan masyarakat sembari berharap pandemi ini cepat berakhir dengan berbagai upaya yang dilakukan. Per tanggal 5 Mei tahun 2020 berdasarkan data dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, tercatat 12.071 orang positif, 2.197 orang sembuh, dan 872 orang meninggal dunia yang tersebar di 34 Provinsi dan 335 Kabupaten/Kota.  Pandemi ini tidak sekedar berdampak terhadap aspek kesehatan, namun aspek pendidikan, politik, sosial, budaya, dan pertahanan-kemanan juga menjadi rentetan dampak dari pandemi ini. Permasalahan semakin kompleks karena berbagai aspek yang terdampak tersebut memerlukan berbagai upaya penyesuaian, penataan, dan perubahan yang cukup bermakna.
Covid–19 dan Penundaan Pilkada
Menjadi hal yang menarik ketika dampak dari pandemi ini dilihat dari aspek politik dalam konteks ini adalah pelaksanaan pilkada  yang sejak awal direncanakan dilaksanakan bulan september 2020. Melihat dan mempertimbangkan situasi wabah Covid-19 yang terus meluas, pada akhirnya pemerintah dan Komisi II DPR menyetujui usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penundaan pelaksanaan pilkada 2020. Penundaan tersebut adalah hasil kesepakatan dalam rapat dengan pendapat (RDP) yang digelar pada 31 Maret 2020 oleh Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abham dan Plt Ketua DKPP Muhammad. Dalam kesempatan itu, KPU memberikan tiga opsi pilihan waktu penundaan pilkada serentak 2020, yaitu Opsi A dilakukan pada 9 Desember 2020, Opsi B pada 17 Maret 2021, dan Opsi C dilaksanakan pada 29 september 2021.
Kelanjutan pembahasan opsi dari penundaan pilkada dibahas kembali oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu dalam agenda rapat kerja yang dilakukan via Video Conference pada tanggal 14 April 2020. Pemerintah dalam hal ini Mendagri, menyetujui usulan penundaan Pilkada Serentak oleh KPU yaitu opsi 9 Desember 2020. Opsi tersebut dipilih oleh pemerintah atas dasar karena telah tersedianya anggaran pilkada serentak untuk tahun 2020 pada APBD 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Selain itu, pemerintah juga berkeyakinan bahwa tenggat waktu tanggap darurat Covid-19 yang ditentukan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 adalah hingga 29 Mei 2020. Sehingga pelaksanaan sisa tahapan pilkada yang sempat tertunda dapat dilanjutkan kembali oleh penyelenggara pemilu.
Menanti Payung Hukum Penundaan Pilkada
Konsekuensi logis dari keputusan penundaan Pilkada Serentak tahun 2020 adalah dibuatkannya payung hukum, yang menjadi landasan hukum penundaan pemungutan suara yang awalnya 23 September menjadi 9 Desember. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada saat ini belum cukup untuk mengatur pelaksanaan pemilihan ditengah bencana nasional. Selain itu, Penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 tidak sesuai dengan jadwal yang diatur undang-undang yakni pada pasal 201 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sangat cukup untuk menjadi payung hukum penundaan pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini. Dilihat dari sudut pandang kondisi ikhwal kepentingan memaksa, sudah terpenuhi bagi presiden untuk mengeluarkan perppu. Selain itu, jika proses pembahasan dilakukan dengan mekanisme Revisi Undang-Undang atau pendekatan legilasi di DPR tentu akan memakan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang, apalagi beberapa tahapan pilkada sudah berjalan sejak beberpa bulan yang lalu. Maka syarat subtantif bagi pemerintah mengeluarkan Perppu secara sudah sangat terpenuhi.
Pasca diputuskannya penundaan Pilkada oleh pemerintah dalam rapat kerja dengan DPR RI Komisi II dan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Semua kalangan khusunya yang terlibat dalam Pilkada pastinya menantikan payung hukum (Perppu) yang telah terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan bagi penyelenggara pemilu, keluarnya perppu selain sebagai sebab dan alasan hukum penundaan pelaksanaan pilkada, adalah sangat penting untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan tahapan pilkada dengan jadwal yang baru yakni 9 Desember 2020. Kemudian daripada itu, keluarnya Perppu tentu akan mempercepat KPU untuk segera menetapkan aturan teknisnya misalnya revisi Peraturan KPU (PKPU) dan bagi Bawaslu akan menyesuaikan dalam melaksanakan proses pengawasan.
Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020
Tepat 20 (dua puluh) hari setelah Rapat kerja antara Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 14 April 2020, akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal Hari Senin, 4 Mei 2020 meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dalam Perppu tersebut dijelaskan dalam Pasal 201 A ayat (1) bahwa pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana non-alam. Dan dipertegas dalam pasal 201 A ayat (2) bahwa pemungutuan suara sebagaimana pada pasal 201 A ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat menjadi landasan hukum atas ditundanya pilkada serentak 2020 dari bulan September ke bulan Desember karena bencana non-alam dalam hal ini pandemi Covid-19.
Dalam perppu nomor 2 tahun 2020 tersebut juga dipaparkan bahwa apabila pelaksanaan Pilkada serentak yang telah diputuskan ditunda hingga Desember 2020 namun tidak dapat dilaksanakan juga akibat bencana nonalam, maka pilkada serentak dapat ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakahir. Sebagaimana dalam pasal 122A pada Perppu tersebut, Penetapan penundaan Pilkada serentak setelahnya dapat dilakukan melalui Keputusan KPU yang dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.
Konsekuensi Atas Perppu No 2 Tahun 2020
Sejak awal pemerintah melalui Mendagri menyetujui opsi penundaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 salah satunya adalah atas dasar prediksi gugus tugas pusat Covid-19 yang menyatakan bahwa tenggat waktu tanggap darurat pandemik ini adalah hingga 29 Mei 2020. Jika pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember, maka lanjutan tahapan setidaknya harus dimulai pada awal juni yang hanya berbeda sekitar satu minggu dengan prediksi berakhirnya waktu tanggap darurat. Konsekuensi dari tersebut, apabila waktu tanggap darurat meleset lebih lama dari prediksi maka Pilkada Serentak kembali harus ditunda melalui mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Perppu.
Jika Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sekalipun status tanggap darurat telah dicabut, jika merujuk pada Prediksi WHO pandemik baru selesai 13 hingga 26 bulan maka tahapan pilkada hingga hari H pemungutan suara akan berlangsung dalam masa-masa pandemik. Artinya akan ada irisan kegiatan pelaksanaan tahapan dengan fase penanganan pandemi. irisan tersebut tentu akan membuat dilematis semua pihak yang terlibat dalam Pilkada nantinya, tidak terkecuali bagi Kepala Daerah yang akan mencalonkan kembali dalam proses pilkada (incumbent). Pada satu sisi yang bersangkutan harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian pandemi di Daerahnya, disisi lain Ia harus mempersiapkan diri dalam upaya memenangkan Pilkada.
Selain itu, terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentu juga akan berdampak terhadap banyak hal teknis khususnya bagi penyelenggara dalam hal ini adalah KPU sebagai pelaksana. Akan banyak aturan-aturan teknis yang harus disesuaikan dengan Perppu, misalkan penyesuaian PKPU. Selain itu perlu ada penyesuaian besar terhadap mekanisme kerja teknis sehubungan dengan pandemik yang mungkin masih akan terjadi, misalnya dalam hal Coklit DP4. Dalam kurang waktu kurang lebih satu bulan sejak dikeluarkannya Perppu ini hingga dilanjutankannya kembali tahapan pilkada, pasti membutuhkan tenaga yang ekstra untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut.
Ditunda Lebih Baik
Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang baru saja diteken oleh presiden bisa dikatakan perppu yang relatif fleksibel dalam konteks penentuan waktu pelaksanaan pilkada serentak yang akan ditunda. Sekalipun dalam peraturan tersebut waktu penundaan Pilkada serentak 2020 definitif pada bulan Desember 2020, namun disisi lain peraturan tersebut menyebutkan bahwa tahapan dapat dilakukan penundaan yang salah satunya akibat bencana nonalam hanya cukup dengan keputusan KPU yang disetujui oleh KPU, Pemerintah, dan DPR.
Artinya, jika kemudian masa tanggap bencana Covid-19 kembali diperpanjang yang berdampak terhadap tidak dapat dilaksanakannya Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam Perppu ini, maka Pilkada serentak dapat ditunda kembali hanya cukup dengan dikeluarkannya keputusan KPU yang disetujui oleh KPU, Pemerintah, dan DPR. Keputusan KPU tersebut sudah dapat menjadi dasar hukum berkaitan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak.
Melihat dan memperhatikan situasi yang berkembang khusunya terkait pandemi Covid-19, belum ada tanda-tanda atau indikasi pandemik akan berakhir. Misalnya berdasarkan prediksi Singapore University of Technology and Design (SUTD), Penelitian ini memperkirakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan usai dalam tiga waktu. Yakni 97 persen di 7 Juni 2020, 99 persen di 29 Juni 2020, dan 100 persen di 7 September 2020. Kemudian, Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dedi Rosadi, mengatakan bahwa persebaran Covid-19 di Indonesia diprediksi akan mereda di akhir Juli 2020. Dan Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (P2MS) ITB memprediksi epidemi virus Corona akan berakhir di Indonesia pada akhir Mei hingga awal Juni 2020. (Sumber: https://nasional. tempo.co/read/1336729/aneka-prediksi-usainya-pandemi-covid-19-di-indonesia/full&view=ok, di Akses 6 Mei 2020). Berdasarkan beberapa prediksi diatas, maka penundaan pilkada pada bulan Desember 2020 yang tahapannya harus dimulai pada awal bulan Juni akan sangat berat untuk tetap dilaksanakan.
Apabila Pilkada serentak 2020 tetap akan dilanjutkan pada bulan Desember 2020, Berikut hal-hal yang mungkin terjadi mewarnai proses pelaksanaan tahapan pilkada. Pertama, partisipasi politik masyarakat akan rendah baik untuk terlibat dalam penggunaan hak pilihnya dengan datang ke TPS, maupun haknya atas ikut serta dalam melakukan proses pengawasan (pengawasan partisipatif). Ditengah-tengah tidak adanya kejelasan kapan pastinya pandemi Covid-19 akan berakhir, tentu akan membuat masyarakat merasa khawatir dan was-was dalam berkegiatan keluar rumah dan pergi ke TPS menggunakan hak suaranya. Minimnya partisipasi politik masyarakat tentu akan berdampak terhadap krisisnya legitimasi atas terpilihnya kepala daerah nantinya.
Kedua, ditengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini, sangat berpotensi politik uang tidak akan terkendali. Pengaruh dominsasi politik uang dapat memaksa masyarakat datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. meskipun opini tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun dapat dilihat secara kasat mata saat pandemik seperti ini yang syarat akan kesusahan masyarakat dalam sektor ekonomi, politik uang akan sangat besar mempengaruhi calon pemilih. Dalam kondisi yang demikian, hasil pilkada tidak akan merepresentasikan sebuah demokrasi yang ideal. Penundaan Pilkada pada saat kondisi normal pada akhirnya menjadi sebuah pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan seperti itu.
Ketiga, Penyebaran wabah Covid-19 bagi penyelenggara pemilu. Ditengah pandemi yang belum berakhir dan “dipaksa” untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan yang pastinya akan melibatkan orang banyak, ini sangat berpotensi terjadinya penyebaran kecuali disiplin protokol kesehatan diberlakukan. Hal tersebut tentu membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi semua fasilitas APD. Ditengah-tengah anggaran daerah tidak sedikit yang dialihkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, perlu jadi pertimbangan kembali penundaan Pilkada pada Desember 2020.
Pada akhirnya, kalaupun Pilkada Serentak 2020 tetap ditunda pada 9 Desember 2020 dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan semua pemangku kebijakan. Semoga dapat melahirkan orkestra politik yang penuh dengan integritas yang merepresentasikan demokrasi yang ideal. Jika kondisi Pasal 201 A ayat (3) pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu terjadi, maka KPU dapat menggunakan pasal 122 A untuk segera mengambil keputusan penundaan kembali. Penulis tetap berkeyakinan masa pandemik akan segera berakhir dan penundaan Pilkada Serentak pada September 2021 adalah pilihan logis.(Sudono Syueb/ed)

Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Post a Comment

0 Comments