Socialize

Prof. Zainuddin Maliki: Jamin UMKM Bertumbuh dalam Pengembangan Labuan Bajo

Laporan: Sudono Syueb

Hrinindonesipost.com Pengembangan industri wisata di Labuan Bajo yang dilakukan pemerintah perlu disertai berbagai skema yang memungkinkan UMKM bertumbuh, dan masyarakat setempat merasa ikut memiliki. 
Hal itu disampaikan Prof. Zainuddin Maliki anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional menanggapi penanganan kawasan ini sebagai super prioritas destinasi wisata di Indonesia. "Jangan sampai masyarakat setempat justru semakin terpinggirkan," tegasnya 
"Tidak salah kalau Labuan Bajo ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata," demikian kesannya setelah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Labuan Bajo, Flores, NTB tersebut. 
"Saya apresiasi upaya pemerintah, sebagaimana yang telah dilakukan pemda Manggarai Barat yang berusaha memasarkan keindahan alam ini dengan mencoba membuat wisatawan dalam dan luar negeri merasa rugi kalau tidak berkunjung ke Labuan Bajo," ujarnya.
Di samping pesona alam, di kawasan ini hidup berbagai species, flora dan fauna yang unik dan indah. Tentu yang terkenal adalah binatang komodo di Pulau Rincha.  
"Wisatawan bisa nikmati sensasi berada di dekat komodo, binatang melata yang unik, yang di air liurnya menyimpan bakteri mematikan yang dipakai untuk melumpuhkan mangsa," ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.
Namun anggota DPR RI dari dapil X Jatim, Gresik dan Lamongan itu mengingatkan agar pengembangan destinasi wisata ini nanti tidak meninggalkan masyarakatnya sendiri. Penyerahan pengusahaan kepada pihak swasta, harus diyakini bisa memberi nilai tambah semua pihak, bagi investor maupun masyarakat setempat. 
Pemerintah setempat sudah memproyeksikan tenaga kerja yang akan diperoleh secara terukur, yaitu akan ada peningkatan tenaga kerja dari 4000 tahun 2014 menjadi 10 ribu tahun 2024. "Pastikan tambahan tenaga kerja tersebut terutama adalah tenaga kerja setempat," tegasnya. 
"Buat skema untuk memastikan masyarakat sekitar memperoleh akses perkerjaan, UMKM memperoleh manfaat, dan lebih dari itu masyarakat tetap merasa ikut memiliki kekayaan alam yang selama ini telah dinikmati," tambahnya.
Beberapa asosiasi yang bergerak di dunia wisata seperti HPI, ASITA, Garda Pemuda Komodo, ASKAWI, dan FORMAPP telah mendesak pemerintah setempat agar pengusahaan pariwisata yang dirancang tidak melanggar aturan konservasi dan tidak mengarah kepada privatisasi kawasan wisata tertentu yang tidak memberi nilai tambah kepada pengusaha kecil. 
Masyarakat berkeberatan jika di kawasan Taman Nasional Komodo, diberlakukan membership 1000 USD. "Ini juga membawa bencana bagi kita pengusaha kecil," kata Sebastian, Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Manggarai Barat, Labuan Bajo.
"Aspirasi masyarakat tersebut perlu didengarkan. Patuhi aturan konservasi lahan. Perkuat skema penyertaan UMKM dan masyarakat dalam berbagai upaya pengusahaan pariwisata," pungkas Zainuddin Maliki.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel