Pengembangan Labuan Bajo Jangan Sampai Pinggirkan Masyarakatnya Sendiri

Prof. Zainuddin Maliki (kiri) bersama Bupati Manggarai Barat Labuan Bajo (keenam dari kanan)

Laporan: Sudono Syueb
Jawa Timur

Hrinindonesiapost.com .Prof Zainuddin Maliki anggota Komisi X DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional meminta agar pengembangan industri wisata di Labuan Bajo disiapkan skema yang memungkinkan UMKM bertumbuh, dan masyarakat setempat merasa ikut memiliki.
"Jangan sampai masyarakat setempat justru semakin terpinggirkan," tegasnya dalam pertemuan dengan Bupati dan sejumlah pejabat di rumah dinas Pemda Kabupaten Manggarai Barat, Jumat lalu.
"Tidak salah kalau Labuan Bajo ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata," demikian tegasnya pada saat kunjungan kerja spesifik ke Labuan Bajo, Flores, NTB tersebut. 
"Pemerintah harus bisa memasarkan keindahan alam ini dengan membuat wisatawan dalam dan luar negeri merasa rugi kalau tidak berkunjung ke Laboan Bajo," ujarnya ikut berpromosi.
Indahnya alam Labuhan Bajo sudah dapat dinikmati sesaat sebelum pesawat mendarat di bandara udara Komodo. Dari pintu jendela pesawat bisa disaksikan pemandangan alam yang eksotis, terdiri dari paduan hutan, gunung, deretan bukit dan lembah, dipisah selat dan teluk dengan air yang jernih dan natural. Di kawasan ini hidup berbagai species, flora dan fauna, terutama yang terkenal adalah binatang komodo di Pulau Rincha.   
Namun anggota DPR RI dari dapil X Jatim, Gresik dan Lamongan itu mengingatkan agar pengembangan destinasi wisata ini nanti tidak meninggalkan masyarakatnya sendiri. Upaya pemerintah membangun taman wisata premium di kawasan ini dengan menyerahkan kepada pihak swasta, harus didasari pertimbangan bisa memberi nilai tambah bukan hanya bagi investor, tetapi juga bagi masyarakat setempat. 
Dengan pengembangan destinasi wisata ini, pemerintah memproyeksikan tenaga kerja yang akan diperoleh meningkat dari 4000 tahun 2019 menjadi 10 ribu tahun 2024. "Pastikan tambahan tenaga kerja tersebut terutama adalah tenaga kerja dari masyarakat setempat," tegasnya. 
"Jangan sampai masyarakat sekitar tidak memperoleh akses perkerjaan, UMKM juga tidak memperoleh manfaat, dan lebih dari itu jangan sampai masyarakat tidak merasa ikut memiliki lagi kekayaan alam yang selama ini telah dinikmati," tambahnya.
Sebagaimana dilaporkan beberapa media, sejumlah asosiasi yang bergerak di dunia wisata seperti HPI, ASITA, Garda Pemuda Komodo, ASKAWI, dan FORMAPP menilai pengusahaan pariwisata yang dirancang sejauh ini, baik Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman wisata Alam di samping berpotensi melanggar aturan konservasi juga cenderung mengarah kepada privatisasi kawasan wisata tertentu. Rencananya, di kawasan Taman Nasional Komodo, diberlakukan membership 1000 USD. 
"Ini juga membawa bencana bagi kita pengusaha kecil," kata Sebastian, Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Manggarai Barat, Labuhan Bajo.

Post a Comment

0 Comments