PAN DI ANTARA KOALISI DAN OPOSISI


Oleh : _Ainur Rafiq Sophiaan_

Pemerhati Sosial Politik, Surabaya

Editor: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com Zulkifli Hasan (Zulhas) seperti banyak diprediksi akhirnya terpilih lagi sebagai Ketua Umum periode 2020-2025 pada Konggres V di Kendari, Sultra, Rabu (11/02/2020)  dengan cukup dramatis. Hal ini  menyiratkan  spekulasi baru , partai  besutan Gerakan Reformasi itu siap merapat ke Istana. Beberapa elite sekitar Zulhas yang sudah lama “ngempet” ingin jadi menteri  boleh bernapas lega. Peluang kian terbuka. Tapi, sabar. Tunggu reshuffle kabinet. Tradisi rutin pemerintahan Jokowi.

Ambisi berkoalisi itu sebenarnya sudah lama diimpikan  Zulhas. Belum terwujud. Gara-gara tidak mendapat “restu” Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais yang juga besannya sendiri. Namun,  dengan mulai berkurangnya kesaktian Amien di Konggres kemarin  memunculkan dugaan kuat  PAN akan makin bebas melenggang jauh dari bayang-bayang  tokoh Reformasi itu. Sebuah tuntutan bagi partai modern yang harus lepas dari budaya patron-client relationship.

Jagad politik Indonesia ini memang unik. Teori-teori politik seabreg dari Barat yang diajarkan di Fakultas FISIP kampus-kampus tak mampu menjelaskan. Mantan capres  yang kalah bisa masuk kabinet pemenang. Partai yang tidak satu gerbong  dengan pemenang juga ngiler (ingin sekali) masuk kabinet. Sudahlah, kita ikuti nasehat orang tua saja ; yang sudah biarlah sudah. Saat bertanding ya harus all out. Setelah selesai ya harus kompak lagi. Katanya harus jadi negarawan. Move on, kata arek milenial.

Ikut dalam pemerintahan memang masih menjadi dambaan sebagian besar parpol-parpol siapa pun presidennya. Pertama, jabatan di eksekutif dapat menjadi panggung/etalase politik bagi parpol agar terus moncer di mata publik selama periode menjabat, setidaknya  bagi  individu yang diberi amanat.  Kedua,  karena masih lemahnya sumber-sumber pendanaan parpol jabatan itu bisa dikapitalisasi  menjadi salah satu ATM partai. Pilihan yang riskan dan mudah terperangkap jebakan koruptif.

Ketiga, ini yang jangan dilupakan, meski tidak menjamin kekuasaan bisa digunakan untuk apa saja. Termasuk melindungi jerat-jerat hukum. Sekurang-kurangnya “bargaining power” –nya menguat di depan penegak hukum. Dalam konteks PAN, nasib Zulhas sendiri di mata KPK masih menggantung dalam kasus alih fungsi lahan di Riau saat menjabat Menteri Kehutanan.

Lalu mau kemana PAN dengan kepemimpinan petahana yang kinerjanya jeblog  periode di pertama. Tidakkah akan mengulang grafik terjun bebas partai ini jelang 2024 ketika ambang batas parlemen mau dinaikkan dari 4 persen  ? Itulah pertanyaan kuncinya. Dengan mencermati Konggres kemarin yang penuh “hujan duit dan hujan kursi” mampukah partai yang lahir dari tiga kelompok ideologi besar (Islam, nasionalisme, sosialisme) itu bisa memperbaiki citranya di depan publik untuk naik dari status “Six Percent  Party” ?

Paling kurang ada 3 prasyarat yang perlu dicermati untuk ke depan. Pertama, Zulhas harus berani mengambil sikap tegas dari “inner circle”-nya dan orang-oarng di daerah  yang selama ini membuat partai penuh konflik hingga akar rumput. Partai menjadi kuda tunggangan kepentingan jangka dekat orang-orang yang tidak memiliki basis sosial dan integritas kuat. Sebaliknya, ia harus merangkul kader-kader terbaik yang selama ini disingkirkan. Harap tahu, Zulhas menang kemarin  juga tak lepas dari sokongan Soetrisno Bachir, Drajad Wibowo, Asman Abnur, dan Hatta Rajasa. 

Kedua, sebagai partai yang salah satu basis  pemilih tradisionalnya adalah ormas keagamaan Muhammadiyah sudah selayaknya partai ini memiliki diferensiasi dengan partai sekular walaupun tidak harus berbendera agama. Itu bisa dicerminkan dalam kebijakan, program, dan pandangan umum atas isu-su yang berkembang. Bukan sebaliknya, makin ke sini makin pragmatis dan nyaris tak beda dengan partai nasionalis sekular. Tawuran dengan sejumlah korban di Konggres V lalu menjadi bukti konkret  betapa PAN sudah kehilangan nalar rasional dan hati relijiusnya. Apa pun alasannya. 

Terakhir (ketiga), partai harus mengambil positioning yang jelas dalam kemitraan dengan pemerintah apakah oposisi atau koalisi. Harus jelas “jenis kelaminnya”. Jangan koalisi segan, oposisi tak mau.  Tentu dengan memperhatikan psikologi pemilihnya. Bukan,  sebab ambisi elitenya. Jangan sampai karena salah mengambil sikap dampaknya bisa fatal. Menjadi bahan tertawaan. Pemilih lama hengkang. Pemilih baru tak kunjung datang. Belajarlah dari partai lain ; puasa kekuasaan bisa menyehatkan. Pemilu berikutnya  hasilnya gemilang ! 

_Allahu al Malik al Mulk_

Surabaya, 12 Februari 2020

Post a Comment

0 Comments