Socialize

Merdeka Belajar: sebuah catatan


Oleh: Prof. Dr. Daniel Mohammad Rosyid

Editor: Sudono Syueb

(Guru Besar ITS, Surabaya)

Harianindonesiapost.com Kebijakan Mendikbud Merdeka Belajar penting dicermati. Pertama tujuan belajar memang memerdekakan jiwa, bukan sekedar memperoleh pengetahuan, ketrampilan, bahkan akhlaq mulia. *Akhlaq mulia hanya bisa tumbuh dalam jiwa yang merdeka*.  Kedua, belajar sebagai _emergent phenomena_ selalu bersifat pribadi ( _individualized_ ) sekalipun terbaik dilakukan dalam lingkungan belajar bersama. Sekalipun materi yang disampaikan sama oleh guru yang sama, ditempat dan waktu yang sama, makna yang dikonstruksi oleh setiap pembelajar selalui unik, berbeda-beda untuk pembelajar yang berbeda.

Kebijakan ini akan menghadapi beberapa tantangan berikut. Teknokratisme berlebihan sehingga proses pembelajaran menjadi _supply-driven_ dengan penyeragaman yang luas. Pembelajaran menjadi proses yang dipaksakan, bukan untuk kepentingan pembelajar, tapi untuk kepentingan teknokratik seperti pemenuhan tenaga kerja. Teknokratisme ini sering dibungkus dengan istilah mutu sebagai mantra proses-proses industri massal.

Asumsinya adalah pembelajaran diperuntukkan bagi rata-rata pembelajar. Padahal _average learner_ ini tidak ada. _Each individual learner is unique_. Pemberlakuan statistika sering terjadi melampaui wewenangnya sendiri. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) misalnya, adalah mitos yang keliru yang hingga kini masih dipakai di banyak perguruan tinggi. Apa pantas capaian kompetensi matematika dirata-ratakan dengan capaian kompetensi bahasa atau agama ? 

Selain wacana pengarusutamaan gender yang keliru, proses belajar yang _teacher-centered_, menjadi semakin _gender-neutral_. Akibatnya, potensi-potensi fitriyah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak tergali dan dikembangkan dengan baik. Konsep diri dengan gender yang unik menjadi kabur sehingga menimbulkan kekacauan kepribadian dan perilaku seksual yang luas. 

Jumlah guru yang terlalu banyak akan mengurangi kesempatan murid untuk belajar di luar kelas, di alam terbuka dan bermasyarakat. Untuk memenuhi target jam mengajar yang layak, murid akan dipaksa tinggal di sekolah lebih lama daripada yang dibutuhkan. Akibatnya terjadi kebosanan yang luas. Murid laki-laki lebih dirugikan daripada murid perempuan. 

Sebagian guru-guru sebaiknya diarahkan menjadi _sociopreneur_ yang mengembangkan banyak _Self Organized Learning Environment_, semacam PKBM (seni, olahraga, kepramukaan, ketrampilan produktif dll.) untuk melengkapi kekurangan melekat persekolahan, sekaligus memperkaya pengalaman belajar murid di luar sekolah. Dana BOS bisa dialihkan untuk menguatkan PKBM dengan layanan pendidikan yang lebih luwes dan kaya ragamnya. 

Untuk memanen bonus demografi ini, penting kita cermati agar pendidikan tidak terlalu dimonopoli persekolahan sehingga menjadi _scarce resources_ dan mahal. Kesempatan belajar di negeri kepulauan ini justru harus diperluas dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam _set-up_ yg lebih non-formal. Jika pendidikan tetap dibiarkan didominasi oleh persekolahan, saya khawatir tidak saja belajar menjadi semakin tidak memerdekakan, bonus demografi bisa berubah menjadi tagihan demografi. 

Gunung Anyar, 12/2/2020

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel