Deklarasi KUII VII: Jangan Pertentangkan Agama dan Kebangsaan


Laporan: Sudono Syueb

Dalam artikelnya, 
Kalau Tak Ada Gebrakan, Buat Apa Ada Kongres Umat Islam?, Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) menyatakan, Konggres Umat Islam digelar lagi. Setelah sempat mati suri di awal Orde Lama dan terkubur di sepanjang era Orde Baru. 1998 Orde Baru tumbang, Kongres Umat Islam hidup kembali. Tapi, tak seheroik era tahun 1938 yang mengukuhkan Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan 1945 yang berhasil melahirkan Partai Masyumi. Satu-satunya partai yang merepresentasikan umat Islam saat itu. Pemilu tahun 1955 Masyumi hanya dapat suara 20,9 persen setelah NU lebih dulu menarik diri dari Masyumi. Masyumi makin melemah dan akhirnya dibubarkan oleh Soekarno. Di era Soeharto ganti nama menjadi Parmusi. Tapi, tak lama lahir, dihajar, dan mati juga. Reborn melalui PBB di era reformasi, tapi Wassalam!

lebih lanjut Tony Rosyid katakan, Hebatnya Kongres Umat Islam saat itu, langsung masuk pada jantung masalah. Berani dan bernyali untuk ambil peran di saat Indonesia sedang mencari bentuk. Rekomendasinya riil, konkret dan terukur. Bagaimana dengan kongres sekarang yang dikomandoi panitianya oleh K.H Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI yang namanya viral dan makin populer setelah debat di ILC dengan Ngabalin, utusan dari istana.(suaraindonesiapost.com, 28/2)


Menurut Tony Rosyid, lsu sekarang ini tak kalah besarnya dengan isu pada zaman Orla, "Soal isu, saat ini tak kalah besar dengan isu di tahun 1938 dan 1945. Jika pra dan pasca kemerdekaan isunya adalah bagaimana umat Islam mengambil peran kemerdekaan dan ikut mengisi panggung politik Indonesia yang sedang mencari bentuk, maka isu saat ini bagaimana umat Islam memulihkan perannya setelah banyak diambil, bahkan dirampok oleh para pemilik modal (kapitalis) yang mengendalikan negeri ini, baik ekonomi maupun politik, melalui tangan-tangan kekuasaan," kata Tony Rosyid

Harapan Tony Rosyid dijawab oleh peserta Konggres Umat Islam lndonedia (KUII) Vll di Bangka Belitung  dengan melahirkan  Deklarasi KUII VII Bangka Belitung yang berisi 9 point berikut isinya yang dibacakan oleh Wasekjen MUI Sholahuddin Al Aiyyub:

*DEKLARASI BANGKA BELITUNG*


بســم الله الرحــمن الرحيــم

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ…

(Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah…) (Ali Imran:110)

Atas berkat rahmat Allah SWT, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Tahun 2020 telah diselenggarakan di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 2-5 Rajab 1441 H bertepatan tanggal 26-29 Februari 2020. Kongres dihadiri oleh segenap komponen umat Islam di Indonesia: pimpinan Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, pimpinan Ormas-Ormas Islam, pimpinan organisasi kemahasiswaan kepemudaan (OKP) Islam, pengasuh pondok pesantren dan sekolah Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, dunia usaha, lembaga filantropi Islam, media, pejabat Pemerintah, partai politik, dan para tokoh Islam lainnya.

Bahwa atas dasar komitmen untuk menjaga, mengawal, membela, dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, umat Islam Indonesia berkewajiban untuk mengawal dan meluruskan kembali arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari tujuan didirikannya negara-bangsa ini, sila-sila dalam Pancasila, dan ajaran agama.

Bahwa sebagai wujud tanggungjawab keagamaan (mas’uliyah diniyah), tanggung jawab kebangsaan (mas’uliyah wathaniyah), dan tanggungjawab keumatan, setelah mencermati kondisi umat, bangsa, dan negara saat ini, dengan senantiasa memohon perlindungan dan ridla Allah SWT, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Tahun 2020 menyampaikan *DEKLARASI BANGKA BELITUNG* sebagai berikut:

*Pertama:* Menyeru segenap warga bangsa, khususnya para pemimpin negara, untuk tidak mempertentangkan pola pikir kebangsaan dengan pola pikir keagamaan. Hal itu merupakan bentuk pengingkaran atas kesepakatan nasional (al-mitsaq al-wathani) yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara.

Umat Islam Indonesia meyakini, dasar negara tersebut sesuai dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Karena itu, dalam konteks berbangsa dan bernegara, ajaran agama harus diposisikan sebagai sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berfikir, dan kaedah penuntun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kebijakan negara dan pemerintahan.

*Kedua:* Menyeru penyelenggara negara untuk secara konsekuen dan konsisten terus menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menegakkan hukum dan aturan yang berlaku, dan memberikan sanksi yang sangat tegas dan adil terhadap setiap pihak yang melanggar. Khusus terkait praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan negara, pelakunya harus menjadi musuh bersama dan wajib dicegah serta dihukum secara maksimal tanpa tebang pilih.

*Ketiga:* Menyeru partai politik agar konsekuen dan konsisten mengedepankan tanggungjawab kebangsaan dalam menjalankan fungsinya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kebijakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjalankan pendidikan dan kaderisasi politik yang berkelanjutan, dan ikut aktif membentuk budaya politik yang demokratis, modern, partisipastif, akuntabel dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat; tidak membangun oligarki politik dan bukan hanya berorientasi pada kekuasaan serta politik praktis.

*Keempat:* Menyeru penyelenggara negara agar meningkatkan keberpihakan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan menghilangkan seluruh dominasi kekuatan pasar melalui peraturan perundang-undangan, layanan publik, subsidi dan insentif yang tepat sasaran, serta membangun iklim perekonomian nasional yang adil dan beradab, demi terwujudnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Kelima:* Mendorong penyelenggara negara dan umat Islam serta dunia usaha untuk secara bersama-sama terus mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi dan keuangan syariah, menjadikan ekonomi syariah sebagai penyangga perekonomian nasional, melalui pengembangan industri halal, keuangan syariah, social fund (ziswaf), dan bisnis syariah.

*Keenam:* Mengajak seluruh umat Islam untuk lebih mengedepankan semangat persatuan sesama umat Islam, mengembangkan pemahaman keagamaan moderat (wasathiyat al-Islam), menghindarkan diri dari praktik-praktik keagamaan yang mengarah pada liberalisme, sinkretisme, sekularisme dan pluralisme agama, serta terus meningkatkan kerjasama secara sinergis, terkoordinasi, berkesinambungan antar ormas Islam dan lembaga Islam dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di berbagai bidang.

*Ketujuh:* Menyeru Pemerintah agar dalam menyusun kebijakan Pendidikan nasional diarahkan pada terbentuknya generasi muda yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, produktif, kompetitif, berjiwa merdeka, berdaulat, percaya diri, dan berkepribadian luhur, tidak terpengaruh dengan paham-paham sekularisme, hedonisme, konsumerisme, dan liberalisme, serta mempunyai wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat.

*Kedelapan:* Mendorong ormas dan kelembagaan Islam agar lebih mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan dakwah, pendidikan Islam, ekonomi, dan membentuk big data umat yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan umat Islam dan kehidupan beragama, serta mencegah berbagai upaya pembelokan isu atau penggiringan opini yang tidak menguntungkan umat Islam.

*Kesembilan:* Menyeru Pemerintah untuk secara istiqomah/konsisten menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dengan berkontribusi lebih besar dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di berbagai belahan dunia, menjaga perdamaian dunia dengan menjadi juru runding bagi negara-negara yang berkonflik, dan mensosialisasikan dan mengampanyekan nilai-nilai Pancasila dalam menata harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang dilanda konflik.

Hasbunallah wa ni’ma al-wakil, ni’ma al-maula wa ni’ma al-nashir.

Pangkal Pinang, 5 Rajab 1441H/28 Februari 2020 M

Post a Comment

0 Comments