Problem Symptoms dan Problem Akar


Oleh: Ir. Ibadur Rahman

(Pengamat Lingkungan & Sosial)

Editor: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com Setiap problem senantiasa bisa dilihat dengan pendekatan dichotomic dengan mengklasifikasi  faktor faktor penyebabnya ke dalam klas problem symptoms (symptomatic problems) dan klas problem akar (rooted problems). 

Ilustrasinya, kalau anak kita demam, pusing, diare, mual dan kita memandang itu sebagai gejala yang harus diatasi maka kita akan kasih obat tempra untuk demam, paramex untuk pusing, diapet untuk diare, dan propepsa untuk mual. Gejala gejala tersebut hilang tapi hanya sebentar, kemudian muncul lagi karena kita memandang gejala sebagai akar masalah atau problem akar...padahal problem akarnya adalah malaria atau tipus. Menyelesaikan akar masalah akan menyelesaikan problem symptoms.

Terkait banjir DKI, kita harus cermat dalam mendiagnosa dan mengidentifikasi antara yang problem symptoms dan problem akar. Dalam mengidentifikasi kedua jenis problem ini, kita perlu mempertimbangkan dimensi waktu dan scope area. Pada kurun 50 tahun yg lalu, apa yang dulu dipandang sebagai problem akar bisa jadi sekarang sudah bergeser sebagai problem symptoms karena 50 tahun yang lalu kondisi alam DKI dan sekitarnya masih virgin. Sekarang karena pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan sudah fenomenal terjadi di berbagai provinsi maka berakibat luas wilayah tangkapan air menyempit secara bersamaan termasuk di DKI, Jabar, dan Banten. Akibatnya debit air tinggi meski hanya dengan hujan sebentar tapi dengan intensitas hujan tinggi. Dengan menyempitnya daerah tangkapan air di Bogor maka air hujan di Bogor sebagian besar langsung dikirim ke DKI, sedikit yang terserap di wilayah Bogor karena menyempitnya luas resapan air. Bila itu bersamaan dengan hujan di DKI maka potensi terjadi banjir di DKI sangat tinggi. Dan bila problemnya sudah bergeser menjadi lintas provinsi maka tanggung jawab penyelesaiannya bergeser dari problem provinsi menjadi problem pemerintah pusat khususnya koordinasi pembangunan antar wilayah  terkait problem lintas provinsi. Jadi, banjir di Jabodetabek itu tanggung jawab Presiden Jokowi.

Demikian juga, 50th yang lalu dampak global warming belum terasa karena wilayah hutan di dunia masih bisa mengimbangi global warming sehingga keseimbangan ekosistem global relatif bisa terjaga. Sekarang produksi CO2 sudah melampaui kapasitas ekosistem bumi untuk mengimbangi sehingga global warming berdampak pada terjadinya perubahan iklim global (global Climate change). Dengan mempertimbangkan dimensi waktu dan scope area maka curah hujan bukan akar masalah lagi dan tanggung jawab penyelesaiannya bukan pada gubernur lagi tapi ada pada presiden yang punya kekuasaan untuk berkoordinasi mengurangi produksi global CO2  dg pemimpin negara lain khususnya negara maju sbg penyumbang terbesar produksi CO2. 

Jadi, ketika terjadi banjir di DKI...ya jangan membuly Anies tapi buly-lah Jokowi yg gagal menarik *"dana carbon"* negara maju sbg kompensasi agar Indonesia dan beberapa negara Asia, Brazil, serta negara negara Afrika bisa menjaga kelestarian hutannya. Kegagalan tersebut yang mendorong semua pemprov untuk mengkonversi hutan lindungnya menjadi hutan produksi dengan manajemen yang amburadul. Ending-nya terjadilah banjir di berbagai wilayah di Indonesia termasuk DKI.

Demikian sebuah perspektif, insya Allah relatif lebih komprehensif dan proporsional.

Post a Comment

0 Comments