Sikap Resmi Muhammadiyah atas Uyghur


Laporan: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com Berkaitan dengan persoalan kemanusiaan di Xinjiang (nerkaitan etnis Uyghur) dan tuduhan pemberitaan media massa asing, nasional, dan media sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan 7 sikap secara resmi.

Pernyataan resmi sikap Muhammadiyah  tersebut tertuang dalam Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 507 / PER / I.0 / I / 2019 tentang Permasalahan di Xinjiang. Berikut tujuh poin dari PP Muhammadiyah yang diunggah di laman muhammadiyah.or.id, Senin (16/12):

1. Menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyatakan keberadaan fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas kesulitan HAM di Xinjiang. Pemberitaan ini sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Jika hal tersebut tidak disetujui, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum yang diminta mestinya.

2. Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyakarat Uyghur. Pemerintah Tiongkok untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khusus untuk masyarakat Uyghur atas dalih apa pun. Pemerintah Tiongkok menyelesaikan masalah Uyghur dengan dialog damai dengan tokoh-tokoh Uyghur dan memberikan kebebasan bagi Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memperoleh identitas.

3. Mendesak ke Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengeluarkan persetujuan terkait HAM atas Masyarakat Uyghur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.

4. Mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memindahkan segala bentuk yang dihilangkan umat Islam, khususnya di Xinjiang.

5. Mendesak Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan lebih meyakinkan untuk melepaskan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah Indonesia lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi untuk menggantikannya menyelesaikan HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya.

6. Menghimbau umat Islam agar menyikapi masalah yang melanggar HAM di Xinjiang dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap mempertahankan ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa. Hendaknya tidak ada pihak-pihak yang sengaja membuat masalah Uyghur sebagai kebijakan politik dan partai tertentu serta mengadu domba masyarakat dengan mengkombinasikan berita yang menyesatkan dan memecah-belah umat dan bangsa melalui media sosial, media massa, dan berbagai bentuk provokasi lainnya.

7. Menghimbau bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk menyetujui menyikapi dengan cerdas, berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah, tidak menghubungkan berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Sikap dan Muhammadiyah disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat dakwah amar makruf nahi munkar untuk perdamaian dunia, perlindungan atas kesejahteraan, dan keselamatan semesta.








Post a Comment

0 Comments