PANDANGAN RESMI PP DDII Tentang Da'wah dan Politk


Oleh: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com Berkaitan dengan beredarnya video di medsos dan tv pada tangga 25 Oktober 2019 yang berisi seolah olah Dewan Da'wah Islamiyah Indoneseia mau mendirikan Partai Politik maka PP DDII mengeluarkan Pandangan Resminya Nomor : 182/PP/DD/XII/1441/2019
Tentang
Da’wah dan Politik Kontemporer serta Pendirian Partai Politik yang ditanda tangani Ketua Pembina Prof. Dr. A.M. Saefuddin dan Ketua Umum Drs. H. Mohammad Siddik, MA tanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut:

Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial dan TV dari Masyumi  pada tanggal 25 Oktober
2019 yang menyatakan bahwa “Dewan Da’wah akan mendirikan partai politik baru” maka Dewan 
Da’wah merasa perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia senantiasa berpegang teguh pada fatsoen politik 
dan ruh perjuangan partai Masyumi yang tidak melakukan dikotomi antara Da’wah dan Politik. Da’wah 
adalah panglima dari aktivitas politik yang dilakukan baik berpolitik melalui institusi Partai Politik 
maupun non Partai Politik. Allahyarham Mohammad Natsir telah memberikan garis panduan yang jelas 
akan hal ini dengan sebuah rumusan bahwa “Dulu kita berda’wah melalui jalur Politik tetapi sekarang 
kita berpolitik melalui jalur da’wah” (Wawancara M. Natsir dengan Majalah Tempo tahun 1990). 
Panduan tersebut kini diterjemahkan oleh para pengurus Dewan Da’wah dengan tagline “Selamatkan 
Indonesia dengan Daw’ah”. Oleh sebab itu, aktivitas da’wah yang dilakukan oleh Dewan Da’wah selalu 
terhubung dengan konstelasi politik untuk kemaslahatan ummat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Sejarah telah membuktikan, bahwa walaupun Dewan Da’wah bukan partai politik 
tetapi banyak aktivitasnya justru dapat menjadi Problem Solver atas kebuntuan politik yang ada.
Selain 
itu, Dewan Da’wah juga selalu mengedepankan cara cara konstitusional dalam menyampaikan 
keberatannya terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa melanggar syariat Islam.
Allahyarham
Mohammad Natsir juga pernah berpesan kepada ummat Islam bahwa jika kita buta terhadap politik maka 
kita akan “dimakan” oleh politik itu sendiri, yang merupakan peringatan kepada ummat Islam untuk 
tidak anti politik dalam arti tidak harus menjadi anggota partai Politik tetapi harus selalu paham tentang 
arah politik yang dapat merugikan kepentingan ummat Islam sehingga tidak mudah diperdaya oleh 
oknum oknum yang hanya berpolitik untuk “menjual ummat” tetapi sebenarnya tidak peduli dengan 
ummat Islam itu sendiri.

Kedua, sesuai dengan hasil keputusan Silatnas Dewan Da’wah pada tahun 2010, maka Dewan 
Da’wah mengambil jarak yang sama dengan seluruh partai politik yang mengusung idelologi Islam 
maupun yang berbasis massa Islam.
Sebagai konsekuensinya, Dewan Da’wah membebaskan 
pengurusnya di segala tingkatan untuk menjadi pengurus partai politik yang diharapkan berada di partai 
partai yang berideologi Islam. Dewan Da’wah juga selalu menitipkan amanah ummat untuk terus 
dikawal melalui kader kader Dewan Da’wah yang sedang duduk menjabat di segala tingkatan baik level 
eksekutif, legislatif maupun yudikatif baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal publik. Sehingga 
Dewan Da’wah mempunyai prinsip yaitu tidak berpolitik praktis tetapi berpolitik kritis dan konstruktif. 
Artinya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi ummat Islam akan terus mendapat kritik 
masukan yang konstruktif dari Dewan Da’wah agar sesuai dengan nilai nilai Islami yang dianut oleh 
mayoritas penduduk di Indonesia.
Ketiga, Dewan Da’wah secara institusional tidak mendirikan Partai Politik. Dalam hal, terdapat 
pengurus/kader/keluarga besar Dewan Da’wah yang berijtihad mendirikan partai politik maka Dewan 
Da’wah menegaskan pendirian partai politik tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU- PPII). 
Demikianlah Pandangan Resmi Pimpinan Pusat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia untuk dapat 
dijadikan petunjuk dan klarifikasi bagi ummat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia pada 
umumnya.



Post a Comment

0 Comments