OTORITER - DEMOKRATIS


Oleh: Ahmad Darojul Ali

(Alumni Ponpes YTP, Kertosono dan sekarang Dosen Univ. Ibnu Chaldun, Jakarta)

Harianindonesiapost.com Dalam realitas di lapangan, sesungguhnya Hukumlah yang terpengaruh oleh politik. Karna subtansi politik mempunyai energi yang lebih besar daripada Hukum.
Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah ( Satjipto Rahardjo ).

Hukum sebagai produk politik, maka politik akan sangat menentukan Hukum, artinya politik jadi variabel bebas dan hukum sebagai variabel terpengaruh.

Dengan pernyataan diatas, sesungguhnya konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan produk hukum tertentu di Negara itu.
Dalam Negara yang konfigurasi politiknya Demikratis, maka produk hukumnya RESPONSIF/POPULISTIK, sedangkan Negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ORTODOKS/KONSERFATIF/ELITIS.

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan sering diintervensi oleh kekuasaan politik. Konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara yang demokratis dan otoriter.
Dari sudut Das Sollen, bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum,  namun  dari sudut Das sein, maka hukumlah yang kenyataannya ditentukan konfigurasi politik yang melatarbelakangi.
Sejak orde lama, orde baru politik selalu dominan daripada hukum.
Memasuki ode reformasi kran demokrasi dibuka seluas - luasnya.
Namun akhir2 ini, jargon hukum jadi panglima jadi terseok - seok.
Hampir 90 % produk hukum dipengaruhi konfigurasi kekuatan politik.
Maka, bisa dikatakan disini, bangsa kita bukan menjadi negara yang semakin demokratis, tapi justru berwajahkan Negara otoriter.

Waalluhua' lam.

Jakarta, 1 Desember 2019.

Oleh : ADA.

Post a Comment

0 Comments