*Hukum dan Hakim*


By. Pepen Irpan Fauzan

Dosen STAI Persatuan Islam Garut

Editor: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com RKUHP 2019 akhirnya batal disyahkan pada Sidang Paripurna DPR (24 September 2019) karena didemo mahasiswa. Di antara pasal yang ramai jadi polemik adalah masalah pemidanaan karena faktor *hewan unggas.* Tadinya saya pikir itu hanya ilustratif. Tapi ternyata benar, memang ada pasal terkait hewan unggas.
Pada Bagian Ketujuh terkait
Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan, pada Pasal 278 berbunyi: "Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II." 
Sementara pada Pasal 279, ada penjelasan bahwa: (1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II; (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara. 
Dendanya cukup besar. Denda kategori II itu sebesar Rp 10 juta.
Disitulah ramainya. Masalah unggas yang "dianggap sepele", bisa jadi akan berdampak terampasnya uang 10 juta. Walaupun kebun dan benih jg harus dianggap sebagai "alat produksi" yang berpotensi menghasilkan profit. Sehingga, jika rusak, akan meninggalkan kerugian ekonomis.
Namun, ada yang menggelitik dan unik. Ketika sahabat saya, kang Atmo, mengatakan bahwa ada salah satu bahasan _jadul_ dalam fikih. Kalau orang punya hewan piaraan yang sifatnya usil, mesti dijaga supaya tak merusak harta orang. Bila hewan itu merusak milik orang, maks pemiliknya harus bertanggung jawab. Dikutiplah nukilan dari sebuah Kitab Kuning:
(مَسْأَلَة أُخْرَى) كَذَلِك إِذا كَانَ لشخص قطة تخطف الطُّيُور وتقلب الْقُدُور فأتلفت شَيْئا ضمنه صَاحبهَا على الصَّحِيح سَوَاء أتلفت لَيْلًا أَو نَهَارا لِأَن مثل هَذِه الْهِرَّة يَنْبَغِي أَن ترْبط ويكف شَرها وَكَذَا الحكم فِي كل حَيَوَان يولع بِالتَّعَدِّي

كفاية الأخيار في حل غاية ...
- ج: ١ - ص: ٤٩١ -
"Masalah lain: Seperti itu juga apabila ada orang yang mempunyai kucing yang suka menerkam burung atau menumpahkan kendil lalu ia merusak sesuatu, maka pemiliknya harus mengganti rugi, menurut pendapat yang sahih. Baik perusakan itu siang atau malam sebab kucing yang seperti ini seharusnya diikat dan dijaga tingkah buruknya. Demikian juga hukum dalam hal seluruh hewan yang kecenderungannya merusak." ( _Kifayatul Akhyar_).
Lalu, sekarang orang pada kaget dan menolak ketika dengar pasal hewan unggas pada RKUHP 2019? Pertanyaan retoris belaka. Maksudnya menyindir.
Saya tidak tahu dan tidak nengecek Kitab tersebut. Karena bukan itu esensinya. Yang harus dipahami juga, kata teman saya yang lain, kang Hakim dari Cirebon. Bahwa hukum bukan hanya masalah *salah* dan *benar*. Ada etika, juga masalah konteks-peristiwa dan pelaku. Di sinilah kedudukan seorang Hakim menjadi sangat vital. Bagaimana hakim dapat memutuskan dengan otoritasnya yang mulia. Yaitu menemukan putusan hukum yang berkeadilan, bukan hanya karena pertimbangan materiil dan formil, tapi juga pertimbangan _beyond enforcement and equality before the law and so the important *Law of Justice*_. 
Tentu saja. Kita mafhum, bahwa keputusan hukum yang ditetapkan hakim, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, itulah yang kemudian menjadi yurisprudensi. Suatu yurisprudensi akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim-hakim lainnya yang memutus perkara yang serupa atau ada relevansi kasusnya.
Saya sejarawan, bukan ahli hukum. Jd cukup sekian saja. Khawatir jadi _ngalor-ngidul_. Biar para advokat dan ahli fikih saja yang meneruskan bahasannya. _Wallahu a'lam_. 
🙏
Merdeka-Garut 270919
_The Eagle Always Flies Alone_

Post a Comment

0 Comments