DUA HAL MENDESAK DALAM REVISI HUKUM KELUARGA


Oleh A. Khoirul Anam

_Dosen UNUSIA Jakarta_

Editor: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com  Sayatidak habis pikir ada akademisi yang menyarankan pelonggaran ketentuan mengenai zina dengan alasan agar “bercinta” di luar ikatan nikah tidak mendapatkan sanksi hukum, sanksi sosial atau penghakiman terhadap pelakunya. Sanksi sosial malahan sangat penting karena tidak semua hal bisa dikontrol oleh negara. Soal main hakim sendiri sampai berimplikasi pidana, sudah ada ketentuannya sendiri.

Berkaitan dengan proses revisi hukum keluarga di Indonesia, menurut saya ada dua hal yang mendesak (yang lainnya baru akan dipikirkan). Pertama soal batasan usia nikah. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan itu masih sangat muda. Kalaupun ada ulama yang tidak setuju permbatasan usia nikah (asal sudah baligh), perdebatan soal ini masih sangat terbuka. Ketentuan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, juga tidak singkron dengan UU tetang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak itu berusia di bawah 18 tahun. Batasan minimal usia nikah itu juga tidak sesuai dengan semangat program wajib belajar 12 tahun. Tidak keren juga masih “unyu-unyu” sudah nikah dan menggendong anak.

Kalau tetap saja ada anak-anak yang melakukan hubungan seks terlarang, lalu ada yang menyarankan ya sudah dibolehkan saja, itu juga usulan konyol. Agama sudah menawarkan solusi bagi anak muda yang sudah “ngebet” tapi belum siap nikah. Negara juga mestinya memfasilitasi anak mudah untuk berkreatifitas, dan hidupnya tidak hanya memikirkan “itu” saja.

Kedua adalah soal sanksi yang diterapkan dalam UU Perkawinan. Malaysia yang semalam mengalahkan Indonesia dalam pertandingan sepak bola, punya ketentuan tegas bagi pihak yang menikahkan anak di bawah umur, nikah siri atau poligami seenaknya sendiri. Menurut Prof Atho Mudzar, ada 21 sanksi hukum keluarga yang diterapkan di sana. Sementara di Indonesia, pelanggar ketentuan UU Perkawinan nyaris tanpa sanksi. 

Nahdlatul Ulama (lagi-lagi NU) mestinya mempunyai tanggungjawab moral terkait dengan revisi UU Keluarga karena tahun 1973 ketika itu KH Bisri Syansuri (Rais Am NU) dan KH Masjkur (Ketua Fraksi PPP) mengambil alih kemudi setelah proses pembahasan UU Perkawinan berlarut-larut bahkan sampai gesekan sosial (mungkin mirip proses Pilkada DKI kemarin). UU Perkawinan belum memuat sanksi. Apologinya, ketika itu dibayangkan bahwa sanksi akan dimuat dalam UU tersendiri, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya. Pembahasan KUHP juga terus berlarut-larut.

Bahkan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Pengadilan Agama hanya bisa menjatuhkan talak. Pelanggaran pidananya yang jelas-jelas ada dalam fakta persidangan tidak mendapatkan sanksi apapun. Para hakim agama dipaksa oleh sistem hukum yang ada untuk pura-pura tidak tahu terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan dalam proses sengketa perkawinan.

Post a Comment

0 Comments