BJ Habibie; Negarawan Paripurna


Oleh Ahmad Subagya

(Direktur Prajatama Consulting)

Editor: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com BJ Habibie (BJH) telah mewariskan nilai-nilai luhur bagi segenap warga bangsa. Rekam jejaknya sebagai intelekual, teknokrat yang kemudian berkiprah dalam politik penyelenggaraan bernegara telah menginspirasi kita bangsa ini. Biasanya seorang intelektual dan teknokrat yang terjun ke dunia politik sering kali menyimpan idialisme dan watak dasarnya demi mengejar karir politik. BJH keluar dari kebiasaan itu sehingga ketika mencapai puncak karir politik sebagai presiden, watak dasar dan idialisme intelektual masih sangat terjaga dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakannya.

 BJH telah berhasil memimpin transisi bernegara dengan selamat dan mengundang banyak pujian. Serangkaian kebijakan fundamental yang strategis ditetapkan dengan sangat visioner. Tentu saja dari sekian banyak kebijakannya mengundang polemik panjang. Salah satu kebijakan polemis itu adalah penyelesaian Timor Timur melalui jajak pendapat.. kebijakan tersebut sering dinilai sebagai kegagalan BJH ditengah banyak  prestasinya  dalam memimpin reformasi Indonesia.
Penyelesaian Timtim melalui jajak pendapat menurut saya justru menunjukan kedalaman sikap negarawan BJH yang didasarkan pada watak intelektual yang mengatasi pertimbangan politis. BJH dengan dasar kajian historis, humanitas, dan demoktratisasi memberikan pilihan atas dasar pengakuan hak sipil dan politik rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depannya. Kalau mempertimbangkan aspek politik kekuasaan BJH nampaknya akan menghindari kebijakan tersebut karena berisiko politik tinggi bagi masa depan kekuasaan sebagai presiden. Dan terbukti dikemudian hari kebijakan tersebut menjadi salah satu alasan MPR menolak Laporan Pertanggungjawaban Presiden BJH walaupun tolok ukur kinerja pada hampir semua aspek dinilai baik. Sekali lagi disini nampak sangat jelas kadar intelektualitas BJH mengatasi pertimbangan politik kekuasaan.

Ketika LPJ ditolak MPR kembali BJH mengajarkan sikap kenegerawanan yang amat luhur. BJH menolak dicalonkan kembali sebagai presiden walaupun tdk ada aturan yang melarangnya, dan kemungkinkan memenangkan pemilihan masih sangat mungkin. BJH memegang etika politik yang mengirimkan pesan bahwa sebagian besar anggota majlis telah kehilangan kepercayaan kepadanya walaupun sikap itu tidak selamanya didasarkan pada pertimbangan obyektif pengukuran prestasi kerja. Dengan sangat legowo BJH mempersilahkan mencari pemimpin baru yang lebih baik. 
Ada catatan menarik dari penolakan LPJ presiden oleh MPR, ketika ada sebagian anggota Majlis yang terhormat bersikap tidak hormat kepada kepala negara, maka BJH masih bersikap tenang dan santai sambil berkata "kita harus tetap menghormati orang yang tidak hormat pada kita sekalipun".
Sebuah sikap yang hanya dimiliki oleh negarawan paripurna. Teladan utama bagi para penyelenggara negara yang mau belajar dari sosok BJH.

Post a Comment

0 Comments