Socialize

Konsistensi PII Terhadap Azas

Oleh: HM Halimi Djazim Hamidi

(Ketum KBPII Yogyajarta Besar)

Editor: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com Menjelang akhir dasawarsa 1970-80 an digulirkan wacana oleh pemerintah pada saat itu, berkenaan UU tentang OrSosPol dan Ormasy yang salah satu pasalnya menyebutkan keharusan untuk menyantumkan Pancasila sebagai satu satunya azas bagi orsospol dan ormasy . Pll sebagai ormasy tentu saja merasa khawatir dan was was akan hal itu. Tetapi, dengan alasan itu masih wacana yang sumir,  PII menyelenggarakan muktamar th 79-80 di Surabaya dapat berjalan dengan lancar tetap dengab azasnya lslam.  Wacana tentang azas tunggal semakin menguat, yang walaupun belum diputus DPR RI, tetapi se-olah olah sudah harus berlaku. Pada muktamar berikutnya, Yogyakarta yang ditetapkan sebagai tuan rumah, kebetulan pada awalnya saya yang ditunjuk menjadi ketua panitia lokal muktamar, kemudian dilanjut oleh saudara Khusnul Yakin, Pll diwajibkan untuk mencantumkan Pancasila sebagai satu satunya azas organisasi. 

Pada saat itu kita beri penjelasan, nanti yang memutuskan muktamar, mereka tidak mau terima, sehingga proses ijin muktamar ber-larut larut, dan akhirnya berlangsung di Jakarta secara diam diam tanpa mengantongi ijin. Hasilnya semua PW PII ( kecuali Maluku yang agak ragu ragu) tetap memutuskan azas Islam sebagai azas organisasi PII.

 Kemudian pada muktamar muktamar pii berikutnya, muktamar dilakukan secara diam diam, dan Islam tetap menjadi azas Pll.
(Singkat cerita)
Pada akhir pemerintahan Soeharto , sebagai akibat Soeharto dikecewakan oleh para taipan cs (bisa diulas tersendiri) Soeharto lebih dekat dengan umat Islam. Terlihat pemerintahannya, dengan susunan kabinet, ABRI, anggota DPRRI-MPRRI terlihat ijo royo royo. Disitulah PII didesak oleh berbagai pihak, khususnya juga para alumninya untuk mendekati para pejabat pemerintah itu untuk menerima azas Pancasila ( ingat pertemuan KB PII di Beteng Vredenburg dan di Abiseka mendesak dengan sangat keras agar PII mengumumkan penerimaan azas Pancasilsa)
Seiring dengan itu berkembang strategi di PII yang dikenal dengan strategi "kulit bawang"  (maksudnya kalau berhadapan dengan yang berwenang memgatakan azasny pancasila, kalau kedalam azasnya Islam, khususnya untuk ijin ijinbkegiatan). PB melakukan manuver manuver, dengan audensi ke jendral Feisal Tanjung (Pangab) dan ke beberapa pejabat yang lain. Tetapi jelas itu bukan hasil muktamar Pll , tetapi manuver dari orang orang PB dan mungkin juga PW sebagai suatu siasah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel