About Me


WAJAH DEMOKRASI KITA

Oleh: Dr. Bambang Sutrisno, S.H, M.H

(Pakar Politik Hukum) 

Harianindonesiapost.com Tekad mewujudkan pelaksanaan pemilu 2019 yang lebih berkualitas dan bebas suap sepertinya hanya sebatas slogan yang realitasnya jauh panggang dari api. Praktek politik uang yg diyakini semua pihak sebagai racun demokrasi sekaligus menjadi salah satu pemicu utama terjadinya tindak pidana korupsi di negeri ini tetap marak di mana2. 

Kehadiran para caleg yang seharusnya menjadi motor penggerak terbangunnya kesadaran politik  publik tentang betapa bernilainya  suara mereka bagi masa depan bangsa dan negara, justru menjadi predator pemangsa akal sehat serta  kejernihan nurani  rakyat pemilih secara tidak bertanggung jawab. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati tidak lagi dihormati sebagai subjek politik yg berhak menentukan pilihan politiknya secara bebas sesuai keyakinan nurani dan kewarasan daya nalarnya, melainkan  diperlakukan sebagai objek politik yang dipaksakan mengiyakan kehendak nafsu para caleg dengan imbalan materi yang amat sangat tidak sebanding. Dalam pandangan saya cara cara seperti itu merupakan bagian dari bentuk kebiadaban politik yang tak termaafkan karena telah mengeksploitir ketidakberdayaan ekonomi rakyat secara tidak manusiawi.

Melihat performance proses demokratisasi berwajah pragmatisme seperti yg terjadi saat ini rasanya mustahil pemilu berbiaya triliyunan rupiah ini mampu melahirkan para wakil rakyat yang benar benar berkualitas, berkapasitas dan berintegritas. Hanya kaum plutokrat berkantong tebal yang berpotensi memenangkan pertarungan merebut kursi senayan, selain para artis yang hanya bermodalkan popularitas nihil kapasitas. Kontribusi pemikiran dan semangat pengorbanan apa yg bisa kita harapkan dari para wakil rakyat dg performance under standard seperti itu?  Masih adakah alasan kita mengimpikan perubahan masa depan bangsa dan negara yang lebih menjanjikan? 

Di sisi lain proses demokratisasi yang sedang berlangsung saat ini diwarnai sikap saling hujat bahkan fitnahan keji yang sangat tidak bernalar. Misalnya meminta dukungan warga dengan mendiskreditkan caleg dan parpol lain berbalut intimidasi ataupun kecaman sarkartis yang jauh dari kesantunan. Kenyataan ini membuktikan bahwa para politisi kita lebih sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan masa depan rakyat yg mereka wakili. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan dan keamanan kepentingan politik pribadi serta kelompoknya, dibandingkan terjaminnya keamanan dan kenyamanan suasana batin rakyat yang lebih besar. Oleh karena itu sudah saatnya rakyat bersikap kritis, rasional dan objejtif agar tidak mudah terhasud bisikan jahat para maniak kekuasaan politik yabg tidak bertanggubgnjawab. Sudah saatnya rakyat menyadari betapa bernilainya suara  mereka bagi kemaslahatan masa depan bangsa dan negara. Kini sdh saatnya rakyat memiliki keberanian sikap untuk melawan segala bentuk keculasan politik yang menyesatkan, termasuk budaya politik uang yang kian merajalela.  

Secara normatif sistem politik yang tersedia sudah cukup memadai, sekalipun masih jauh dari standard ideal yang diharapkan. Anntara ius constuendum dan ius constitutum masih terdapat kesenjangan substantif yang perlu dibenahi secara serius. Problem aksentuatifnya justru terletak pada rendahnya komitment moral dan ketaatan berazas para pelaksanya sendiri.

Aroma permainan politik uang di tingkat grass root terasa sangat menyengat, bahkan menjadi bahan ngrumpi di warung warung kopi. Anehnya jajaran panwas pemilu di daerah seolah tutup telinga atau bahkan ada diantara oknum panwas yang menilainya sebagai sesuatu yg lumrah. Panwas terutama di tingkat Kecamatan terlihat garang menertibkan APK yang terpasang tidak sesuai ketentuan, tetapi bungkam ketika menyaksikan atau setidaknya mendengar terjadinya praktek politik uang di wilayah tugasnya. Melihat fenomena tersebut muncul pikiran nakal penuh curiga, jangan2 mereka ikut menjadi bagian dari organ pengaman keculasan politik caleg tertentu sehingga bebas dari sentuhan sanksi hukum yg semestinya. Jika kecurigaan ini benar, betapa kotornya wajah demokrasi di republik ini.

Sebagai organ penegak hukum pemilu, Bawaslu beserta segenap jajaran pengawas pemilu di daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis untuk mewujudkan pelakssanaan pemilu yang berkualitas, jujur dan adil. Oleh karena itu kejujuran, ketegasan dan keadilan jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan dalam menegakkan aturan pemilu sesuai amanat UU yang berlaku mutlak diperlukan. Berdiri tegaklah pada wilayah tugas pokok dan fungsi yang diembannya, jangan sekali kali bersikap ambigu, dalam pengertian bertugas sebagai wasit tapi sekaligus merangkap sebagai pemain. Bawaslu dituntut untuk dapat memberikan jaminan kepastian, bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu 2019 akan berjalan di atas mekanisme ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Selama ini keraguan sebagian.pihak terhadap netralitas penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu memang kerap muncul ke permukaan. Dalam konteks ini baik KPU maupun Bawaslu dituntut untuk dapat menyikapinya secara cerdas dan bijak. Jadikanlah kecurigaan publik itu sebagai bentuk koreksi konstruktif sekaligus sebagai pembangkit semangat untuk meningkatkan kualitas kinerja secara lebih profesional, transparant dan akuntabel. Publik hanya menuntut kejujuran dan keadilan para pengemban amanat kedaulan rakyat di negeri ini. Publik hanya menginginkan kepastian bahwa seluruh  proses demokratisasi yg akan segera berlangsung di republik ini berjalan aman, beradab dan bermartabat.

Selamat berjuang

Post a Comment

0 Comments