About Me


Kabupaten/Kota Layak Anak

By: Muh. Zainul Zain,  S.Ag.

(Fasilitator Daerah PATBM D.I. Yogyakarta)


Harianindonesiapost.com KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK adalah:
Suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
Itu semua bisa tercapai jika seluruh stakeholder pemerintah,  masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota berkomitmen secara terpadu dan bersinergi kuat dalam rangka pemenuhan indikator Kabupaten/kota Layak Anak.

Terdapat 31 indikator kabupaten/kota layak anak yang mesti dijadikan tolak ukur atas keberlansungan pemenuhan hak hak anak. 
Diantaranya yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak (Perda, Perbup/Perwako, Surat instruksi, Surat Edaran dll).

2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.

3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan/melibatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya/Peran Serta Forum Anak. 

4.Tersedianya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. 

5.Tersedia data anak terpilah menurut jenis ,kelamin, umur dan Kecamatan.

6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak. 

7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. 

8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. 

9.Tersedia fasilitas informasi anak. 

10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kota, kecamatan dan Desa/kelurahan. 

11.  Persentase usia perkawinan di bawah 18 tahun. 

12.  Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan. 

13.  Tersedia Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) yangj memenuhi persyaratan. 

14.  Angka Kematian Bayi (AKB) di bawah rata-rata nasional.

15.  Prevalensi kekurangan gizi pada balita di bawah rata-rata nasional dan menurun setiap tahun. 

16. Persentase ASI eksklusif. 

17.  Jumlah Pojok ASI/ Ruang Laktasi. 

18.  Persentase imunisasi dasar lengkap. 

19.  Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental. 

20.  Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. 

21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih.

22.  Tersedia kawasan tanpa rokok. 

23.  Angka partisipasi anak usia dini. 

24.  Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun.

25. Persentase sekolah ramah anak. 

26. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah/jalur aman sekolah. 

27. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yangg dapat diakses semua anak. 

28.  Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan pelayanan. 

29.  Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. 

30.  Adanya mekanisme Penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. 

31.  Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Untuk bisa mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak,  
perlu di dukung oleh terwujudnya Kecamatan Layak Anak serta Desa/Kelurahan Layak Anak. 
Sedangkan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak perlu di dukung kebijakan yang SERIUS terkait Pendanaan dan penganggaran. 
Dibutuhkan Sinergi yang jelas antar semua Pihak dan stakeholder dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sehingga menjadi jelas Tupoksi dan Peran masing masing pihak baik Pemerintah maupun swasta dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya ditunggu Kebijakan dan Peran serta dari Semua Stakeholder untuk bersama sama mewujudkan 
Cita cita bersama 
BANTUL KABUPATEN LAYAK ANAK

Post a Comment

0 Comments