Prof. Zainuddin Maliki: Modal Sosial dan Moral Dalam Politik Masih Ada Ekspektasi dan Bisa Dibangun


Laporan: Sudono Syueb

Harianindonesiapost.com "Pemilu tahun 2019 ternyata lebih pragmatis daripada Pemilu tahun 20 l4. Masyarakat, dalam berbagai lapisan sosial dan ormas keagamaan, menganggap bahwa money politics itu hal yang biasa dan  seolah olah halal. Money politik dianggap bisyarah atau sedekah politik," demikian penjelasan Prof. Dr. Zainudin Maliki, ketika didaulat untuk memberikan testimoni selama proses kampanye menjadi Caleg DPRRI no 2 dari PAN di Dapil Lamongan dan Gresik yang berhasil lolos ke Senayan menjadi anggota DPRRI periode 2019-2024, di acara Bukber KBPII Jawa Timur, Jum'at (31/1) jam 16.30, di Kantor Sekretariat KBPII Jawa Timur, Jln. Gayung Sari Barat No 79, Surabaya.
   Dalam kondisi pragmatisme dan transaksionalisme politik seperti itu, maka siapapun yang menjadi Celeg dalam Pemilu, yang punya modal uang atau dimodali orang lain, tentu akan mengikuti irama gendang politik masyarakat agar bisa meraup suara yang signifikan. Tetapi Prof. Zainuddin tidak mau mengikuti ekspektasi money politics masyarakat, "Saya tidak mau mengikuti ekspektasi money politics pada masyarakat, karena Caleg yang bisa meraup suara yang signifikan karena money politik hanya akan melahirkan petugas petugas politik partai. Mereka nanti hanya menjadi kepanjangan tangan partai politik yang mengusungnya, atau mengikuti para broker yang membiayai kampenye mereka dengan memberikan imbalan proyek atau kebijakan UU yang pro mereka. Tidak akan ada agregasi politik dari masyarakat yang akan mereka perjuangkan jadi kebijakan politik pro rakyat," tegas Prof. Zainuddin yang juga ketum PW KBPII Jawa Timur.


   Selanjutnya Prof. Zainuddin katakan, modal politik saya adalah modal sosial dan moral spiritual politik dengan mengedepankan kepercayaan (trust), maka aspirasi kepentingan masyarakat akan saya artikulasikan ke Parlemen dan Partai Politik yang mengusung saya untuk menjadi kebijakan pilitik yang probrakyat.
   Kondisi pragmatisme politik masyarakat srperti itu oleh Prof. Zainuddin dilaporkan kepada PW Muhammadiyah Jawa Timur. Oleh PW Muhamnadiyah Jawa Timur direspon positif dengan mengeluarkan instruksi Jihad Politik ke seluruh jajaran Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah se Jatim untuk mensukseskan calon DPD dan DPRRI dari kader Muhammadiyah. 


   Dampak dari kebijakan Jihad Politik PW Muhammadiyah Jatim itu luar bisa. Selama kampanye di Lamongan dan Gresik itu Prof. Zainudin telah sosialisasi politik atau kampanyebdi 265 titik. 173 titik di Lamongan dan 92 titik di Gresik. Tanpa biaya pribadi. Semua biaya dan kendaraan disediakan oleh Pengurus  Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Lamongan dan Gresik baik tingkat Daerah, Cabang maupum Ranting. 
   "Bahkan selesai kampanye di satu titik, saya sering dikasih oleh oleh masyarakat baik berupa barang naupun uang. Oleh oleh itu saya berikan ke timses saya," kata Prof. Zainuddin yang juga mantan Rektor Univ. Muhammadiyah, Surabaya, dua periode.

Post a Comment

0 Comments